Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati Sebut Indonesia Tak Punya Sistem Peringatan Dini Bencana yang Layak

Kompas.com - 07/01/2020, 10:57 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri menilai Indonesia belum memiliki sistem peringatan dini bencana yang layak.

Hal itu disampaikan Megawati dalam menanggapi masih banyaknya korban jiwa yang jatuh saat terjadi bencana.

Ia lantas bercerita tentang salah satu pengalamannya saat diguncang gempa di Jepang. Ketika itu, ia dan keluarga yang mendampingi sudah hendak lari ke luar dari sebuah restoran tempat mereka makan.

Namun hal itu justru dilarang oleh warga Jepang yang menemani mereka.

"Teman saya yang orang Jepang bilang tidak usah lari. Nanti diberitahu kapan kita mesti lari. Jadi ada alarm," kata Megawati melalui keterangan tertulis, Selasa (7/1/2020).

"Kalau alarm bunyi artinya mesti waspada. Alarm kedua kita harus keluar. Jadi begitu. Itu masih berjalan terus cara memberikan warning. Jadi early warning sistem-nya bagus. Dibandingkan kita, aduh, bukan lemah, tapi tidak ada," lanjut Megawati.

Baca juga: Belum Ada Early Warning System Sebabkan Bekasi Terdampak Banjir Paling Parah

Ia berharap Indonesia bisa meniru cara pemerintah serta warga Jepang dalam menghadapi bencana.

Sebab seperti di Jepang, Indonesia juga merupakan negara yang berpotensi mengalami berbagai bencana alam seperti banjir, tsunami, hingga gempa bumi. Bedanya, menurut Megawati, tingkat kewaspadaan warga Jepang sudah tinggi.

Ia menambahkan, cara untuk meningkatkan kewaspadaan bencana harus dipikirkan.

Megawati mengatakan, saat ini sudah ada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Keberadaan lembaga tersebut bisa dioptimalkan untuk meramal cuaca sehingga pemerintah bisa menyiapkan evakuasi dini dari bencana hidrologi yang akan datang.

"Sekarang sudah ada (lembaganya), kenapa rakyat tidak diedukasi, disosialisasi?" lanjut Megawati.

Baca juga: Kepala BNPB Sebut Tanaman Vertiver Mampu Atasi Longsor, Apa Itu?

Diberitakan sebelumnya, banjir dan longor terjadi di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten seiring tingginya curah hujan. Banjir dan longsor tersebut mengakibatkan 67 orang meninggal dunia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com