Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Upaya PKS Rebut Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta...

Kompas.com - 07/01/2020, 07:04 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Perjuangan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman untuk menempatkan kadernya di kursi DKI 2 tampaknya tidak mudah.

Sejak kursi wakil gubernur DKI Jakarta ditinggalkan Sandiaga Salahuddin Uno pada 10 Agustus 2018 lalu, proses pemilihan wakil gubernur untuk menggantikan Sandi, tidak berjalan lancar alias mandek.

Proses pemilihan wakil gubenur yang mandek, membawa PKS dan Gerindra pada kesepakatan baru yaitu masing-masing partai mengajukan nama-nama kader sebagai cawagub DKI Jakarta.

PKS tetap mengajukan 2 nama yaitu Ahmad Syaikhu dan Yulianto.

Sedangkan Partai Gerindra mengajukan 4 nama yaitu Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria, Sekda DKI Jakarta Saefullah, Dewan Penasihat DPP Gerindra Arnes Lukman, dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry J Yuliantoro.

Namun, hingga saat ini, DPRD DKI Jakarta belum melanjutkan pemilihan Wagub DKI. Akibatnya, muncul kecurigaan adanya manuver DPRD DKI sengaja membuat pemilihan Wagub dibuat madek.

"Kalau hak PKS itu diberikan oleh semua partai di DPRD, mungkin sudah selesai. Tapi mereka (DPRD) tidak, boleh jadi mereka juga tidak menginginkan kader PKS jadi wagub dan seterusnya, makanya proses politiknya alot," kata Sohibul di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (6/1/2020).

Sohibul menyatakan, proses politik yang dihambat DPRD DKI adalah pembahasan tata tertib (tatib) pemilihan Wagub DKI tak kunjung dilakukan.

"Sampai sekarang tatibnya enggak diselesaikan. Jadi enggak mungkin ada proses pemilihan kalau ga ada tatibnya, makanya harus diselesaikan," ujarnya.

Lantas bagaimana upaya PKS dalam memperjuangkan kursi 2 DKI Jakarta?

Baca juga: Sohibul Iman Curiga DPRD DKI Tak Ingin Kader PKS Jadi Wagub

Buka opsi pilih unsur lain

Presiden PKS Sohibul Iman memahami realitas politik dalam memperebutkan posisi Wagub DKI.

Ia mengatakan, ada dua opsi yang dipertimbangkan PKS yaitu tetap mencalonkan dua nama atau menarik salah satu kader yang dicalonkan dengan mengganti dengan unsur lain.

"Apakah PKS tetap mencalonkan dua kader PKS yang kemungkinan resiko sama seperti yang kemarin, tidak diproses oleh DPRD. Atau PKS kemudian mencabut salah satu kadernya kemudian kami memasukan kader dari unsur lain untuk diajukan bersama kader PKS. Ini sedang diproses," kata Sohibul di DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Minggu (29/12/2019).

Baca juga: Sohibul: PKS Cabut Ahmad Syaikhu dari Cawagub DKI Jakarta

Sohibul menegaskan, PKS tetap melanjutkan perjuangannya dalam pemilihan Wagub DKI Jakarta.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Resmikan Bendungan Sepaku Semoi di IKN Senilai Rp 836 Miliar

Jokowi Resmikan Bendungan Sepaku Semoi di IKN Senilai Rp 836 Miliar

Nasional
Muhammadiyah: Jemaah Tanpa Visa Haji Ibadahnya Sah, tapi Tak Dapat Pahala

Muhammadiyah: Jemaah Tanpa Visa Haji Ibadahnya Sah, tapi Tak Dapat Pahala

Nasional
Budi Djiwandono-Kaesang di Pilkada Jakarta, Dasco: Cek Ombak

Budi Djiwandono-Kaesang di Pilkada Jakarta, Dasco: Cek Ombak

Nasional
Laporan BPK 2021, Ada Masalah Data 247 Ribu Peserta Tapera Belum Mutakhir

Laporan BPK 2021, Ada Masalah Data 247 Ribu Peserta Tapera Belum Mutakhir

Nasional
Gugus Tugas Sinkronisasi Tidak Cerminkan Komposisi Kabinet Prabowo-Gibran

Gugus Tugas Sinkronisasi Tidak Cerminkan Komposisi Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Gerindra Akan Duetkan Kader dengan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta

Gerindra Akan Duetkan Kader dengan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta

Nasional
Bersinergi dengan IJN Malaysia, Holding RS BUMN Komitmen Tingkatkan Kualitas Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan

Bersinergi dengan IJN Malaysia, Holding RS BUMN Komitmen Tingkatkan Kualitas Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan

Nasional
Datang ke Papua, Wapres: Saya Ingin Pastikan Pembangunan Berjalan dengan Baik

Datang ke Papua, Wapres: Saya Ingin Pastikan Pembangunan Berjalan dengan Baik

Nasional
Tak Mau Asal Terima Tawaran Kelola Tambang, Muhammadiyah: Kami Ukur Kemampuan Dulu...

Tak Mau Asal Terima Tawaran Kelola Tambang, Muhammadiyah: Kami Ukur Kemampuan Dulu...

Nasional
Fraksi PDI-P Janji Bakal Kritis Sikapi Revisi UU Polri

Fraksi PDI-P Janji Bakal Kritis Sikapi Revisi UU Polri

Nasional
Muhammadiyah Tak Mau Tergesa-gesa Sikapi Izin Kelola Tambang untuk Ormas

Muhammadiyah Tak Mau Tergesa-gesa Sikapi Izin Kelola Tambang untuk Ormas

Nasional
Jokowi Resmikan Persemaian Mentawir di Kalimantan Timur

Jokowi Resmikan Persemaian Mentawir di Kalimantan Timur

Nasional
DPR Setujui Calvin Verdonk dan Jens Raven Berstatus WNI

DPR Setujui Calvin Verdonk dan Jens Raven Berstatus WNI

Nasional
Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Dinilai Kurang Inklusif ketimbang Tim Transisi Era Jokowi

Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Dinilai Kurang Inklusif ketimbang Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Buka Rapat Paripurna, Puan: 119 Anggota DPR Hadir, 172 Izin

Buka Rapat Paripurna, Puan: 119 Anggota DPR Hadir, 172 Izin

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com