Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Tawarkan Tiga Opsi Turunkan Harga Gas, Salah Satunya Impor

Kompas.com - 06/01/2020, 17:28 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyebut ada tiga pilihan cara untuk menurunkan harga gas industri yang saat ini masih mahal.

Ia menyebut, opsi pertama adalah pengurangan porsi jatah pemerintah yang sebesar 2,2 Dolar Amerika Serikat per 1 Milion British Thermal Unit (MMBTu) dari hasil Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S).

"Kalau jatah pemerintah ini dikurangi atau bahkan dihilangkan, ini bisa lebih murah," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas dengan topik 'Ketersediaan Gas untuk Industri', di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/1/2020).

Meski demikian, Jokowi menyebut opsi ini harus memperhatikan ketersediaan anggaran pemerintah.

Baca juga: Anggap Harga Gas Mahal, Jokowi: Saya Mau Ngomong Kasar tapi Enggak Jadi

Oleh karena itu Jokowi meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk melakukan kalkulasi.

"Ini satu (opsi), tapi nanti tanya Menkeu juga," kata dia.

Opsi kedua, kata Jokowi, yakni pemberlakuan Domestic Market Obligation (DMO). Ketiga, adalah membebaskan industri untuk melakukan impor gas.

"Ini sejak 2016 enggak beres-beres. Saya harus cari terobosan, ya tiga itu pilihannya. Kalau tidak segera diputuskan ya akan begini terus," ujarnya.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu menyebut dalam penetapan harga gas ini ada dua pilihan, yaitu melindungi industri atau melindungi pemain gas.

"Gitu aja sudah. Saya tadi mau ngomongnya kasar tapi enggak jadi. Saya rasa itu," tuturnya.

Baca juga: Menperin Usulkan Harga Gas untuk Industri Diturunkan

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga meminta laporan mengenai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Ia ingin tahu apakah ada kendala-kendala di lapangan selama ini.

Jokowi meminta jajarannya melihat betul penyebab tingginya harga gas, mulai dari harga di Hulu, di tingkat lapangan, pada saat penyaluran gas, biaya transmisi gas, sampai di hilir atau di tingkat distributor.

Jokowi curiga ada pemain gas yang bermain sehingga membuat harga mahal.

"Pilihannya kan hanya dua. Melindungi industri atau melindungi pemain gas," kata dia.

Baca juga: Dilirik China, Natuna Simpan Cadangan Gas Raksasa

Jokowi mengingatkan, ada 6 sektor industri yang menggunakan 80 persen volume gas Indonesia, mulai industri kimia, industri makanan, industri keramik, industri baja,industri pupuk, industri gelas.

Artinya ketika porsi gas sangat besar pada struktur biaya produksi, maka hal itu akan berpengaruh pada harga jual produk.

Tingginya harga gas ini membuat produk-produk Indonesia kalah bersaing dari produk luar.

"Harga gas akan sangat berpengaruh pada daya saing produk industri kita di pasar dunia. Kita kalah terus produk-produk kita gara-gara harga gas yang mahal," kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com