Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggap Harga Gas Mahal, Jokowi: Saya Mau Ngomong Kasar, tapi Enggak Jadi

Kompas.com - 06/01/2020, 16:45 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengungkapkan kekesalan atas tingginya harga gas industri.

Saat memimpin rapat terbatas terkait harga gas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/1/2020), Jokowi bahkan menyatakan bahwa ia ingin berkata kasar karena kesal dengan mahalnya harga gas.

Awalnya, Jokowi menjabarkan bahwa tingginya harga gas ini membuat produk-produk Indonesia kalah bersaing dari produk luar.

Baca juga: PGN: Rencana Penyesuaian Harga Gas Sesuai Koridor Regulasi

"Harga gas akan sangat berpengaruh pada daya saing produk industri kita di pasar dunia. Kita kalah terus produk-produk kita gara-gara harga gas yang mahal," kata Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/1/2020).

Padahal, Jokowi menyebutkan, ada enam sektor industri yang menggunakan 80 persen volume gas Indonesia, yaitu industri kimia, industri makanan, industri keramik, industri baja, industri pupuk, dan industri gelas.

Baca juga: Soal Harga Gas, INGTA Punya Pertimbangan Ini

Artinya, ketika porsi gas sangat besar pada struktur biaya produksi, itu akan berpengaruh pada harga jual produk.

"Karena itu, saya minta soal harga gas betul-betul dihitung, dikalkulasi agar lebih kompetitif," kata dia.

Dirut Pertamina Nicke Widyawati (kiri) dan Dirut  Perusahaan Gas Negara Gigih Prakoso mengikuti rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (6/1/2020). Pada rapat kabinet terbatas tersebut presiden mengajukan tiga usulan dalam menuntaskan persoalan masalah gas untuk industri, salah satunya penghilangan jatah untuk pemerintah. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/wsj.ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO A Dirut Pertamina Nicke Widyawati (kiri) dan Dirut Perusahaan Gas Negara Gigih Prakoso mengikuti rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (6/1/2020). Pada rapat kabinet terbatas tersebut presiden mengajukan tiga usulan dalam menuntaskan persoalan masalah gas untuk industri, salah satunya penghilangan jatah untuk pemerintah. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/wsj.
Jokowi meminta jajarannya melihat betul penyebab tingginya harga gas. 

Mulai dari harga di Hulu, di tingkat lapangan, pada saat penyaluran gas, biaya transmisi gas, sampai di hilir atau di tingkat distributor.

Jokowi curiga ada pemain gas yang bermain sehingga membuat harga mahal.

Baca juga: Menperin Usulkan Harga Gas untuk Industri Diturunkan

"Pilihannya kan hanya dua, melindungi industri atau melindungi pemain gas," kata dia.

Di ujung pengantarnya, Jokowi pun mengungkapkan bahwa ia hampir saja berkata kasar karena harga gas yang tinggi ini.

"Saya tadi mau ngomong yang kasar, tapi enggak jadi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wapres Ma'ruf Amin Apresiasi Prabowo yang Mau Rangkul Semua Pihak

Wapres Ma'ruf Amin Apresiasi Prabowo yang Mau Rangkul Semua Pihak

Nasional
Jokowi: Target Stunting 14 Persen Ambisius, Bukan Hal Mudah

Jokowi: Target Stunting 14 Persen Ambisius, Bukan Hal Mudah

Nasional
KPK Wanti-wanti soal Program Makan Siang Gratis Prabowo, Rosan Angkat Bicara

KPK Wanti-wanti soal Program Makan Siang Gratis Prabowo, Rosan Angkat Bicara

Nasional
KPU Tegaskan Undang Ganjar-Mahfud ke Penetapan Prabowo-Gibran, Kirim Surat Fisik dan Digital

KPU Tegaskan Undang Ganjar-Mahfud ke Penetapan Prabowo-Gibran, Kirim Surat Fisik dan Digital

Nasional
Sebut Sudah Bertemu Beberapa Tokoh, Gibran: Gong-nya Hari Ini Ketemu Wapres Ma’ruf Amin

Sebut Sudah Bertemu Beberapa Tokoh, Gibran: Gong-nya Hari Ini Ketemu Wapres Ma’ruf Amin

Nasional
Anggota Dewas Akui Dilaporkan Wakil Ketua KPK karena Koordinasi dengan PPATK

Anggota Dewas Akui Dilaporkan Wakil Ketua KPK karena Koordinasi dengan PPATK

Nasional
Prabowo: Pers Bagian Penting Demokrasi meski Kadang Meresahkan

Prabowo: Pers Bagian Penting Demokrasi meski Kadang Meresahkan

Nasional
Prabowo: Pertandingan Selesai, di Dalam atau Luar Pemerintahan Harus Rukun

Prabowo: Pertandingan Selesai, di Dalam atau Luar Pemerintahan Harus Rukun

Nasional
Gibran Dijadwalkan Bertemu Wapres Ma'ruf Amin Sore Ini

Gibran Dijadwalkan Bertemu Wapres Ma'ruf Amin Sore Ini

Nasional
Prabowo Tiba di DPP PKB, Disambut Cak Imin dengan Karpet Merah

Prabowo Tiba di DPP PKB, Disambut Cak Imin dengan Karpet Merah

Nasional
Mahfud Sebut Mulai Buka Komunikasi dengan Banyak Pihak yang Sengaja Ditutup Selama Pilpres 2024

Mahfud Sebut Mulai Buka Komunikasi dengan Banyak Pihak yang Sengaja Ditutup Selama Pilpres 2024

Nasional
Mahfud Baru Tahu Ada Undangan Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran 30 Menit Sebelum Acara

Mahfud Baru Tahu Ada Undangan Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran 30 Menit Sebelum Acara

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas ke Dewas

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas ke Dewas

Nasional
Moeldoko Lantik Deputi IV dan V KSP, Isi Posisi Juri Ardiantoro dan Jaleswari Pramodhawardani

Moeldoko Lantik Deputi IV dan V KSP, Isi Posisi Juri Ardiantoro dan Jaleswari Pramodhawardani

Nasional
Jokowi Soroti Minimnya Dokter Spesialis, Indonesia Ranking 147 Dunia

Jokowi Soroti Minimnya Dokter Spesialis, Indonesia Ranking 147 Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com