Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendagri Akan Koordinasikan DKI dan Jawa Barat soal Waduk Ciawi dan Sukamahi

Kompas.com - 02/01/2020, 20:51 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan membantu mengoordinasikan Pemprov DKI Jakarta dan Jawa Barat terkait dengan pembangunan Waduk Ciawi dan Sukamahi di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

"Itu yang akan dibahas oleh pak gubernur (koordinasi soal pembangunan Waduk Ciawi)," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Hadi Prabowo di kawasan Karang Tengah, Tangerang, Kamis (2/2/2020).

Apalagi, kata dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan bahwa pembangunan waduk tersebut harus diselesaikan.

Baca juga: Banjir di Bandung Barat, Bupati: PT KCIC Siap Bertanggung Jawab

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa prasarana pengendalian banjir pada sungai Krukut, Ciliwung, Cakung, dan Sunter terkendala sejak 2017 karena pembebasan lahan.

"Sungai Ciliwung misalnya, sudah ditangani 16 km dari rencana 33 km. Di hulunya dibangun Bendungan Ciawi dan Sukamahi. Kedua bendungan direncanakan selesai akhir 2020," tulis Jokowi dalam akun Twitter-nya.

Hujan ekstrem yang melanda Jakarta dan sekitarnya menyebabkan banjir parah di sejumlah lokasi.

Akibatnya, warga pun mengungsi ke lokasi teraman yang tak tergenang banjir.

Baca juga: Warga Kembangan Utara Korban Banjir Butuh Bantuan Air Bersih dan Pampers

Adapun Waduk Ciawi dan Sukamahi sudah digagas sejak Jokowi masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, pada 2013. 

Waduk tersebut difungsikan untuk menampung air dari hulu sebelum mengalir ke daerah hilir.

Namun, hingga saat ini pembangunannya belum rampung karena beberapa kendala, termasuk soal pembebasan lahan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com