Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tunggak Pajak Rp 5,4 Miliar, Mall Baywalk Pluit Dipasangi Stiker Penunggak Pajak

Kompas.com - 05/12/2019, 17:40 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Petugas Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta di bawah supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi memasang stiker penunggak pajak di Mal Baywalk Pluit, Jakarta Utara, Kamis (5/12/2019).

Wakil Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta Yuandi Bayak Miko mengatakan, tunggakan pajak pusat perbelanjaan tersebut mencapai angka Rp 5,4 miliar.

"Ada dua NOP (Nomor Objek Pajak) daripada mal tersebut yang belum terbayarkan hingga saat ini dengan nominal kurang lebih sekitar Rp 5,4 miliar dan kami sudah pasangkan stiker bahwa objek tersebut belum berbayar," kata Yuandi.

Baca juga: Petugas Temukan Mobil-mobil Mewah dengan Pajak Bermasalah, Salah Satunya Lamborghini

Yuandi menuturkan, tunggakan pajak Rp 5,4 miliar tersebut merupakan tunggakan pajak tahun 2019 yang jatuh tempo pada 16 September 2019 lalu.

Sedangkan, pada tahun-tahun sebelumnya mal tersebut taat membayar pajak. Ia berharap, penempelan stiker itu dapat membuat pihak mal tergerak untuk membayar kewajiban mereka.

"Kita harapkan bisa dibayarkan dalam waktu yang secepat-cepatnya sehingga kita bisa buka kembali sticker tersebut," ujar Yuandi.

Sementara itu, Pramono, perwakilan pihak HRD, GA, dan public relation dari kawasan Green Bay yang menaungi mal tersebut mengaku akan segera membayar pajak tersebut.

Baca juga: Tunggak Pajak, Kendaraan Bakal Ditempeli Stiker Belum Lunasi Pajak

"Dengan adanya pemberitahuan itu (stiker), saya coba koordinasikan dengan internal, nanti baru saya sampaikan ke media. Yang pasti, kalau harus segera bayar, besok akan kami bayar," kata dia.

Fungsional pada Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Korwil III KPK Friestmount Wongso menambahkan, Pemprov DKI mesti mengoptimalkan penagihan pajak guna memaksimalkan pendapatan daerah.

"DKI ini (tunjangan) kinerja daerahnya luar biasa besar dan seharusnya sudah maksimal aparatur sipil negaranya bekerja maksimal unruk peroleh pendapatan," kata Friestmount yang ikut mendampingi pemasangan stiker.

Selaim memasang stiker penunggak pajak di pintu masuk mal, petugas juga memasang stiker serupa di sebuah restoran khas Jepang di mal tersebut yang juga belum membayar pajak.

Kompas TV Cerita Nusantara pertama dari Semarang soal hotel dan rumah makan yang disegel karena tidak membayar pajak lebih dari dua bulan. Beberapa hotel dan rumah makan yang disegel di antaranya berada di Jalan Amarta, Kota Semarang karena menunggak pajak Rp 71 juta. Rumah makan di Jalan Puri Anjamoro menunggak pajak Rp 31 juta dan soto Pak Man di Jalan Pamularsih yang menunggak pajak hingga puluhan juta rupiah. Ketiga penunggak pajak itu sebelumnya sudah mendapat surat teguran hingga tiga kali. Salah satu pemilik rumah makan mengakui telah mendapat surat teguran. Namun dirinya berdalih belum membayar pajak, karena belum mendapatkan jumlah nominal yang harus ia bayarkan. #TidakBayarPajak #Pajak #SegelBangunan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com