Petugas Temukan Mobil-mobil Mewah dengan Pajak Bermasalah, Salah Satunya Lamborghini

Kompas.com - 05/12/2019, 16:20 WIB
Petugas memasang stiker ke mobil yang belum dibayar pajaknya di Apartemen Regatta, Jakarta Utara, Kamis (5/4/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DPetugas memasang stiker ke mobil yang belum dibayar pajaknya di Apartemen Regatta, Jakarta Utara, Kamis (5/4/2019).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Petugas Samsat Jakarta Utara bersama BPRD DKI Jakarta dan Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan belasan mobil mewah bermasalah saat melakukan razia pajak di Apartemen Regatta, Jakarta Utara, Kamis (5/12/2019).

Salah satu mobil yang bermasalah yakni mobil Lamborghini merah yang pelat nomornya tidak sesuai dengan data yang tercatat.

"Tadi itu dia mobil ini nomor kendaraannya bukan nomor kendaraan sebenarnya, jadi nomor kendaraannya ini ada di mobil Honda Accord," kata Friesmount Wongso, Fungsional pada Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Korwil 3 KPK.

Baca juga: Tunggak Pajak, Kendaraan Bakal Ditempeli Stiker Belum Lunasi Pajak

Friesmount mengatakan, pemilik mobil itu menggunakan surat keterangan jalan yang dikeluarkan oleh Polsek Pondok Aren, Tangerang Selatan supaya tidak bermasalah di jalan.

"Jadi dia pakai surat berdasarkan surat keterangan dari Polsek Pondok Aren yang notabene ga boleh Polsek keluarkan surat ini," ujar Friesmount.

Namun, masa berlaku surat tersebut rupamya juga sudah habis pada Agustus 2019.

Seorang pria yang mengaku sopir mobil tersebut mengakui bahwa pelat yang dipasang bukan pelat asli.

"Pelatnya belum jadi masih nunggu keluar dari Lamborghini-nya," kata dia.

Selain itu, tim menemukan sebelas mobil mewah yang belum membayar pajak dengan nilai tunggakannya mencapai puluhan jutaan rupiah.

Baca juga: Badan Pajak DKI Usulkan Pengadaan 1 Set Komputer Seharga Rp 128,9 Miliar

Mobil-mobil tersebut kemusian ditempeli stiker bertuliskan "Objek Pajak Ini Belum Melunasi Kewajiban Pajak Daerah" itu ditempel di kaca depan dan belakang mobil.

Fungsional pada Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Korwil 3 KPK Uding Junarudin mengatakan, tidak taat membayar pajak merupakan salah satu tindakan koruptif.

"Korupsi itu selalu persepsinya tuh uang APBD atau uang negara yang dikeluarkan disalahgunakan, tetapi sebenarnya ada potensi korupsi itu dari potensi yang seharusnya jadi penerimaan tetapi enggak masuk, jadi pendapatan yang loss itu," kata dia.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Eksekusi Wali Kota Medan Nonaktif Dzulmi Eldin ke Lapas Tanjung Gusta

KPK Eksekusi Wali Kota Medan Nonaktif Dzulmi Eldin ke Lapas Tanjung Gusta

Nasional
Soal 'Red Notice' Djoko Tjandra, Polri: Sekretaris NCB Interpol Diduga Langgar Kode Etik

Soal "Red Notice" Djoko Tjandra, Polri: Sekretaris NCB Interpol Diduga Langgar Kode Etik

Nasional
Polisi Dalami Kemungkinan Adanya Transanksi Video Porno oleh Predator Anak asal Prancis

Polisi Dalami Kemungkinan Adanya Transanksi Video Porno oleh Predator Anak asal Prancis

Nasional
Kemensos Beri Santunan Rp 15 Juta ke Ahli Waris Korban Banjir Bandang di Masamba

Kemensos Beri Santunan Rp 15 Juta ke Ahli Waris Korban Banjir Bandang di Masamba

Nasional
Bio Farma: Vaksin Covid-19 Buatan RI Bisa Tersedia 2022

Bio Farma: Vaksin Covid-19 Buatan RI Bisa Tersedia 2022

Nasional
Gugus Tugas Luncurkan Mesin Deteksi Covid-19 Berkapasitas Uji 1.000 Sampel Per Hari

Gugus Tugas Luncurkan Mesin Deteksi Covid-19 Berkapasitas Uji 1.000 Sampel Per Hari

Nasional
Tim Pemburu Koruptor Dinilai akan Berpotensi Bergesekan dengan KPK

Tim Pemburu Koruptor Dinilai akan Berpotensi Bergesekan dengan KPK

Nasional
Polri Akui Surat Bebas Covid-19 Djoko Tjandra Diterbitkan Pusdokkes

Polri Akui Surat Bebas Covid-19 Djoko Tjandra Diterbitkan Pusdokkes

Nasional
Kasus Korupsi Alkes, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan Divonis 4 Tahun Penjara

Kasus Korupsi Alkes, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan Divonis 4 Tahun Penjara

Nasional
Walhi: Pemulihan Ekosistem Gambut Tak Bisa Tanpa Evaluasi Industri dan Konsesi

Walhi: Pemulihan Ekosistem Gambut Tak Bisa Tanpa Evaluasi Industri dan Konsesi

Nasional
Bawaslu: Sistem Pengecekan Data Pemilih Pilkada Milik KPU Bermasalah

Bawaslu: Sistem Pengecekan Data Pemilih Pilkada Milik KPU Bermasalah

Nasional
Yuri: Penambahan Kasus Covid-19 Terjadi di Lingkungan Kerja...

Yuri: Penambahan Kasus Covid-19 Terjadi di Lingkungan Kerja...

Nasional
Pejabat Polri Pembuat Surat Jalan Djoko Tjandra Sakit dan Sedang Dirawat

Pejabat Polri Pembuat Surat Jalan Djoko Tjandra Sakit dan Sedang Dirawat

Nasional
Puan Maharani: Selama Masa Sidang IV, DPR Tuntaskan 3 RUU

Puan Maharani: Selama Masa Sidang IV, DPR Tuntaskan 3 RUU

Nasional
Rapat Paripurna DPR Diwarnai Interupsi soal RUU Haluan Ideologi Pancasila

Rapat Paripurna DPR Diwarnai Interupsi soal RUU Haluan Ideologi Pancasila

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X