Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana Anggap Kritik Fadli Zon soal Staf Khusus sebagai Hiburan

Kompas.com - 25/11/2019, 22:16 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung tak mempermasalahkan pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon yang menyebut staf khusus milenial Presiden Joko Widodo sebagai 'lipstik' dan pajangan.

"Terus terang kita kangen kalau Pak Fadli enggak bilang itu. Jadi kita anggap saja itu hiburan dari Senayan untuk Pak Presiden dan buat kami semua dari Pak Fadli," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/11/2019).

Namun, Pramono menegaskan bahwa ketujuh stafsus milenial dipilih Presiden Jokowi karena kemampuan mereka yang sudah terbukti. Jadi bukan untuk pencitraan seperti tudingan Fadli Zon.

Sekretaris Kabinet, Pramono Anung sebelum pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri.KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO Sekretaris Kabinet, Pramono Anung sebelum pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri.
"Kenapa kemudian dipilih orang-orang muda yang bertalenta, yang pintar, yang membawa perubahan, karena memang yang akan dihadapi oleh bangsa ini berbeda dengan apa yang kami alami," kata Pramono.

Baca juga: 7 Staf Khusus Presiden Dinilai Bebani Anggaran Negara Lebih Besar

"Jadi (kata) Pak Jokowi, kami-kami ini yang umur di atas 50, sementara Indonesia akan menjadi bangsa besar, menjadi 10 kekuatan ekonomi dunia. Mereka-mereka lah yang nantinya akan bekerja. Maka sejak awal mereka dikenalkan dengan birokrasi pemerintahan, tata cara pengambilan keputusan," sambungnya.

Pramono menyebut saat ini ketujuh staf khusus sudah diberi tugas oleh Jokowi.

Ia mengakui bahwa mereka tak harus datang ke Istana setiap hari. Namun bukan berarti mereka tidak bekerja secara penuh waktu ata full time.

"Pekerjaannya full. Kan sekarang bekerja tidak harus di kantor. Bahkan sekarang para menteri pun dalam banyak hal kita mengambil keputusan tidak lagi seperti dulu harus di kantor," kata Pramono.

Terkait gaji staf khusus presiden yang mencapai Rp 51 juta, Pramono juga menyebut hal itu wajar. Sebab, staf khusus jabatannya setara dengan eselon 1 di kementerian.

"Eselon 1 di lingkungan seskab, setneg, menkeu, itu ya sebegitu. Karena itu kan ada keppresnya. Ada aturan mainnya," kata dia.

Mantan Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2019).KOMPAS.com/ HARYANTIPUSPASARI Mantan Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2019).
Fadli Zon sebelumnya mengkritik langkah Presiden Joko Widodo yang menunjuk tujuh staf khusus dari kalangan milenial.

Anggota Komisi I DPR ini tak yakin ketujuh stafsus tersebut bisa banyak berkontribusi dalam membantu Presiden menjalankan tugasnya.

Ia justru menilai langkah Jokowi memilih kaum milenial sebagai staf khususnya hanya sebagai pencitraan.

Baca juga: Polemik Stafsus Milenial: Kerja Tak Full Time, Gaji Besar, hingga Dianggap Gimik

"Cuma lipstik aja, pajangan aja lah itu," kata Fadli kepada wartawan di Gedung Lemhanas, Jakarta, Sabtu (23/11/2019).

Adapun ketujuh stafsus dari kalangan milenial itu yakni Putri Indahsari Tanjung (CEO dan Founder Creativepreneur), Adamas Belva Syah Devara (Pendiri Ruang Guru).

Ayu Kartika Dewi - (Perumus Gerakan Sabang Merauke), Angkie Yudistia (Pendiri Thisable Enterprise, difabel tuna rungu). 

Lalu, Gracia Billy Yosaphat Membrasar (CEO Kitong Bisa), Aminuddin Ma'ruf - (Mantan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), serta Andri Taufan Garuda Putra (Pendiri Lembaga Keuangan Amartha).

Ketujuhnya disebut Jokowi sebagai staf khusus milenial karena berumur 23 sampai 36 tahun. Namun, Fadli menilai harusnya Jokowi tak hanya mencari orang-orang yang sekedar muda untuk menjadi pembantunya.

"Kita mau melihat kinerja orang pada kapasitas kapabilitas, tidak melihat umur harusnya. Best of the best. Cari orang yg punya kapasitas, kapabilitas, integeritas dan tepat. Right man atau right woman in the right place," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

Nasional
Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Nasional
Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan 'Autogate' Imigrasi Mulai Beroperasi

Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan "Autogate" Imigrasi Mulai Beroperasi

Nasional
Satgas Judi 'Online' Akan Pantau Pemain yang 'Top Up' di Minimarket

Satgas Judi "Online" Akan Pantau Pemain yang "Top Up" di Minimarket

Nasional
Maju Pilkada Jakarta, Anies Disarankan Jaga Koalisi Perubahan

Maju Pilkada Jakarta, Anies Disarankan Jaga Koalisi Perubahan

Nasional
Bareskrim Periksa Pihak OJK, Usut soal Akta RUPSLB BSB Palsu

Bareskrim Periksa Pihak OJK, Usut soal Akta RUPSLB BSB Palsu

Nasional
Kemenkominfo Sebut Layanan Keimigrasian Mulai Kembali Beroperasi Seiring Pemulihan Sistem PDN

Kemenkominfo Sebut Layanan Keimigrasian Mulai Kembali Beroperasi Seiring Pemulihan Sistem PDN

Nasional
Indonesia Sambut Baik Keputusan Armenia Akui Palestina sebagai Negara

Indonesia Sambut Baik Keputusan Armenia Akui Palestina sebagai Negara

Nasional
Tanggapi Survei Litbang 'Kompas', Ketum Golkar Yakin Prabowo Mampu Bawa Indonesia Jadi Lebih Baik

Tanggapi Survei Litbang "Kompas", Ketum Golkar Yakin Prabowo Mampu Bawa Indonesia Jadi Lebih Baik

Nasional
Dispenad Bantah Mobil Berpelat Dinas TNI AD di Markas Sindikat Uang Palsu Milik Kodam Jaya

Dispenad Bantah Mobil Berpelat Dinas TNI AD di Markas Sindikat Uang Palsu Milik Kodam Jaya

Nasional
Berikan Dampak Perekonomian, Pertamina Pastikan Hadir di MotoGp Grand Prix of Indonesia 2024

Berikan Dampak Perekonomian, Pertamina Pastikan Hadir di MotoGp Grand Prix of Indonesia 2024

Nasional
Sejumlah Elite Partai Golkar Hadiri Ulang Tahun Theo Sambuaga

Sejumlah Elite Partai Golkar Hadiri Ulang Tahun Theo Sambuaga

Nasional
Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang

Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang

Nasional
Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji 'Ilegal'

Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji "Ilegal"

Nasional
Merespons Survei Litbang 'Kompas', Cak Imin Minta DPR Tak Berpuas Diri

Merespons Survei Litbang "Kompas", Cak Imin Minta DPR Tak Berpuas Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com