Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Temui Wapres, KPAI Minta Pemerintah Lindungi Anak Indonesia dari Konten Negatif

Kompas.com - 25/11/2019, 18:17 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta pemerintah dapat meningkatkan perlindungan anak-anak dari konten-konten negatif.

Hal tersebut disampaikan Ketua KPAI Susanto saat bertemu dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2019).

"Kami sampaikan beberapa hal, termasuk bagaimana meningkatkan proteksi pemerintah (kepada anak-anak) dari konten-konten negatif berbasis siber," ujar Susanto usai pertemuan.

Dia mengatakan, saat ini konten-konten negatif sangat meresahkan terutama bagi anak-anak.

Baca juga: Rekomendasi KPAI untuk Kemendikbud di Hari Guru Nasional 2019

Konten-konten kekerasan dan sadis lewat permainan online maupun offline dikatakannya masih tinggi.

"Sementara anak-anak kita cenderung imitatif. Makanya itu harus jadi perhatian pemerintah," kata dia.

Selain itu, pihaknya juga meminta penguatan peraturan presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter agar bisa efektif dalam penerapannya.

Baca juga: KPAI Desak Gubernur NTB Segera Berlakukan Moratorium Joki Cilik

Pasalnya, kata dia, perpres tersebut cukup positif untuk penguatan pendidikan karakter baik di satuan pendidikan, keluarga maupun masyarakat.

"Tapi saat ini kan problem anak cukup tinggi. Banyak orang tua yang menyerahkan pada sekolah, perkembangan anak dan sebagainya, padahal sebenarnya membutuhkan upaya sinergi antara sekolah, keluarga dan masyarakat," kata dia.

Termasuk juga usulan soal desa ramah anak disampaikannya kepada Wapres agar benar-benar menjadi kebijakan nasional yang terukur dan berkelanjutan.

Baca juga: Fakta Baru Motivator Tempeleng 10 Siswa, Mengaku Khilaf hingga Dikecam KPAI

Apalagi anggaran negara untuk desa cukup besar dan dalam peraturan menteri desa juga terdapat peruntukkan bagi layanan dasar seperti PAUD dan kesehatan.

"Desain desa ramah anak harus benar-benar dikokohkan agar ratusan ribu desa di Indonesia benar-benar jadi tempat tumbuh kembang yang aman, unggul, sehat dan berkarakter," kata dia.

Adapun respons Wapres Ma'ruf Amin menyampaikan apresiasinya terhadap berbagai masukan tersebut.

"Beliau sampaikan apresiasi, KPAI memberi banyak masukan kepada beliau dan beliau akan menindaklanjuti seluruh masukan yang ada," pungkas dia.

Kompas TV Satu orangtua murid menggugat pihak sekolah ke pengadilankarena anaknya tidak naik kelas. Apa yang bisa dipelajari masyarakat dalam kasus ini?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com