Ahok Jadi Komisaris Utama Pertamina, Gerindra Ingatkan Ubah Cara Komunikasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan, dirinya memahami Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memiliki kewenangan untuk menunjuk Politisi PDI Perjuangan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi Komisaris Utama PT Pertamina.

Namun, Andre mengingatkan agar Erick meminta Ahok untuk mengubah cara berkomunikasi sebelum akhirnya dilantik menjadi komisaris utama PT Pertamina.

"Sebelum dilantik Senin atau Selasa, tolong Pak Ahok diajak kembali bicara, ingatkan Pak Ahok agar merubah cara berkomunikasi yang bersangkutan," kata Andre di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/11/2019).

Baca juga: Jadi Komut Pertamina, Ini Rekam Jejak Ahok di Dunia Pertambangan

Selain itu, Andre mengatakan, Komisi VI DPR akan melihat kinerja mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Andre mengatakan, apabila kehadiran Ahok tak membawa kemajuan untuk Pertama, ia akan meminta Menteri BUMN memberhentikan Ahok.

"Tapi kalau kinerjanya tidak baik alias amburadul. Tentu kami akan merekomendasikan kepada pak Erick Thohir agar yang bersangkutan dipecat," ujarnya.

Andre berharap, Ahok dapat memberikan kontribusi yang baik dan mencapai target di Pertamina.

Tak hanya itu, kata dia, Ahok harus dapat membuat Pertamina menjadi transparan dan profesional

"Semoga tercapai, kita tunggu aja. Apakah pak Ahok mampu atau hanya sebatas kursi empuk bagi Ahok karena dekat dengan presiden," pungkasnya.

Baca juga: Begini Mekanisme Penunjukan Ahok Jadi Komut Pertamina

Sebelumnya, Erick Thohir menyatakan, alias Ahok akan menjabat Komisaris Utama PT Pertamina.

"Insya Allah sudah putus dari beliau, Pak Basuki akan jadi Komut (Komisaris Utama) Pertamina," ujar Erick di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/11/2019).

"(Ahok) akan didampingi Pak Wamen (BUMN) Budi Sadikin jadi Wakil Komisaris Utama," lanjut dia.