Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Habib Lutfhi dan Mahfud MD Bertemu, Bahas Indonesia Damai

Kompas.com - 22/11/2019, 13:13 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Jumat (22/11/2019) siang, menerima kunjungan ulama kharismatik Habib Luthfi bin Yahya.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, keduanya membahas tentang ke-Indonesiaan.

Mahfud mengaku, dirinya sering bertemu dengan Habib Lutfi. Baik ketika di kediaman Habib Lutfhi di Pekalongan, Jawa Tengah, maupun di Jakarta.

"Tetapi intinya kami berbicara tentang Indonesia yang damai, Indonesia penuh rahmat ke masa depan," ujar Mahfud, usai pertemuan.

Baca juga: Sandiaga: Masuknya Prabowo ke Kabinet Indonesia Maju Jadi Sinyal Persatuan

Keduanya juga spesifik membahas mengenai pembangunan kerukunan dan persatuan di bawah naungan NKRI.

Ke depan, akan diupayakan persatuan dan kerukunan tanpa adanya pertentangan unsur primordialisme. Baik mengenai suku, ras hingga keagamaan.

"Itu saja yang pokok," ujar Mahfud.

Sementara itu, Habib Lutfhi menambahkan, pertemuan ini juga membahas rencana penyelenggaraan Maulid Nabi Muhammad SAW di Pekalongan.

"Kita katakan syukuran itu, terima kasihlah kepada baginda Nabi Muhammad. Dengan mengadakan maulid, bukan semata mata itu hanya peringatan, tetapi kita mengerti selaku umat islam," kata Habib Lutfhi.

Baca juga: Curhat Mahfud MD yang Kena PHP sejak Era SBY hingga Jokowi...

"Saya pribadi khususnya maupun Pak Mahfud dan umat Islam, saya mensyukuri kepada Nabi karena berkat Beliau, kita mengerti iman dan Islam," sambung dia.

Habib Lutfhi sendiri datang ke Gedung Menko Polhukam seorang diri sekitar pukul 10.40 WIB. Kedatangannya bertepatan dengan kunjungan Dubes Jepang yang juga bertemu Mahfud.

Pertemuan Habib Lutfhi dan Mahfud berlangsung sekitar 30 menit, sebelumnya keduanya berpisah untuk menjalani salat Jumat. 

 

Kompas TV Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI-Perjuangan Masinton Pasaribu usul untuk membubarkan Badan Nasional Narkotika (BNN). Kata Masinton, kerja BNN tak menunjukkan hasil. Ia sebut peredaran narkoba di Indonesia pun jadi ancaman serius. "Saya minta BNN dievaluasi, bubarkan. Kita akan melakukan revisi terhadap undang-undang narkotika. Dilebur saja (BNN), enggak perlu lagi, enggak ada progres," ujar Masinton saat rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (21/11/19). Masinton pertanyakan pencegahan yang dilakukan BNN terhadap masuknya narkoba ke Indonesia. Sementara, BNN mengaku telah mendeteksi seluruh jalur masuk narkoba, tetapi pada kenyataannya peredaran narkoba terus menerus terjadi dan kian meresahkan. #DPR #BNN #BNNBubar
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com