Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Kompas.com - 15/11/2019, 22:35 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menutup Gebyar Karya Pertiwi 2019 dan Military Attache Spouses Culture dalam rangka memperingati HUT ke-74 TNI.

Dalam agenda yang berlangsung di Balai Sudirman, Tebet, Jakarta, Jumat (15/11/2019), Panglima berbicara mengenai kekuatan ekonomi kreatif Indonesia.

Ia mengatakan, dari kegiatan tersebut banyak manfaat yang diperoleh.

Tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga wawasan yang luas tentang kekayaan budaya tanah air dan kebudayaan negara-negara sahabat.

"Dengan kegiatan ini kita tentu berharap, bahwa ekonomi kreatif Indonesia akan semakin berkembang. Dengan demikian kesejahteraan rakyat juga meningkat," ujar Hadi di Balai Sudirman, Jumat (15/11/2019).

Baca juga: Bagaimana Nasib Ekonomi Kreatif Ketika Bergabung dengan Pariwisata?

Hadi mengaku bangga dengan setiap pameran budaya maupun pertunjukan kesenian tradisional.

Ia mengungkapkan, pameran tersebut juga selalu disambut antusias di luar negeri.

Menurutnya, itu karena kesenian Indonesia dilandasi dari berbagai nilai-nilai luhur dan kearifan lokal.

Sehingga sangat menarik untuk dipelajari maupun dinikmati. Ia pun mendorong setiap insan untuk melestarikan budaya Indonesia.

Baca juga: INFOGRAFIK: Angela Tanoesoedibjo, Wamen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Ia mengatakan, teknologi pemasaran digital yang saat ini sedang mengemuka harus dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para praktisi maupun ekonom kerakyatan.

"Kita ketahui bahwa jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 200 juta adalah pasar yang sangat potensial. Ekonomi kerakyatan adalah kekuatan yang sangat besar yang dapat membuat indoensia dapat bertahan dari krisis ekonomi," jelasnya.

Ia menambahkan, besarnya jumlah penduduk Indonesia dapat menyerap produksi dalam negeri.

Baca juga: Menpar Wishnutama: Kami Tak akan Mengecilkan Ekonomi Kreatif

Dengan demikian, potensi tersebut akan menjadi kekuatan Indonesia yang dapat mencukupi dirinya sendiri.

"Selanjutnya yang dibutuhkan adalah bagaimana meraih konsumen pasar di seluruh penjuru Indonesia melalui teknik pemasaran yang tepat dan menarik," kata Hadi.

"Selain itu juga dibutuhkan konsistensi, sebab dibutuhkan kualitas dan jaminan mutu. Sehingga konsumen tersebut puas dan kembali untuk berbelanja," sambungnya.

Kompas TV Kementerian digital dan ekonomi kreatif disebut-sebut menjadi nomenklatur baru di Kabinet Kerja Jilid 2. Pelaku <em>e-commerce</em> berharap menteri di bidang digital ini mampu memaksimalkan potensi dagang daring.<br /> <br /> Jika nomenklatur tersebut terbentuk, maka nantinya Tokopedia, sebagai salah satu pelaku usaha daring akan banyak terdampak di kementerian ini. Tokopedia berharap jika kementerian ini nantinya terbentuk, maka tugas untuk membangun infratruktur jaringan internet di luar pulau Jawa akan jadi PR besar kementerian tersebut. #KementerianDiagital #Digital #ECommerce
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com