Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, program deradikalisasi yang dijalankan pemerintah tidak perlu dievaluasi, tetapi diperkuat.

Hal ini disampaikan Mahfud menyusul pernyataan Ketua DPR Puan Maharani yang prihatin akan aksi bom bunuh diri di Polrestabes Medan, sehingga meminta program deradikalisasi dievaluasi.

"Enggak (perlu dievaluasi), program deradikalisasi diperkuat saja karena dari sudut kuantitatif 2017 dan 2018 jauh lebih tinggi dari 2019. Artinya, tingkat antisipasi sudah oke tapi sekarang terjadi perluasan subyek," kata Mahfud di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2019).

Baca juga: Pasca-bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan, Linmas di Surabaya Dilengkapi Rompi Anti-Peluru

Mahfud menyampaikan, perluasan subyek itu maksudnya mengenai pola penyerangan pelaku bom bunuh diri berubah-ubah. 

Ia mencontohkan, biasanya pelaku bom bunuh diri dilakukan laki-laki dewasa, tetapi ada juga yang dilakukan wanita, bahkan melibatkan anak-anak.

"Nah itu berarti kualitasnya semakin meluas, mengerikanlah, tetapi kuantitasnya menurun. Berarti tingkat antisipasi dari keamanan dan intelijen sudah cukup," ujar dia.

Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani merasa prihatin atas meledaknya bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan, Sumatera Utara, Rabu (13/11/2019) pagi.

Puan meminta semua pihak mengantisipasi agar kejadian serupa tidak terulang.

"Jadi memang ada hal yang kemudian harus kita antisipasi bersama-sama, ini bukan cuma tugas dari kepolisian, tapi juga seluruh elemen masyarakat bahwa ada hal yang memang harus kita antisipasi ke depannya untuk bangsa dan negara," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2019).

Baca juga: Menko Polhukam Sebut Bom Bunuh Diri di Medan Ancaman Radikalisme

Puan pun meminta kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kepolisian, hingga TNI dalam menjalankan program deradikalisasi dievaluasi.

"Deradikalisasi ini harus kita evaluasi, bagaimana peran dari BNPT kemudian bagaimana peran kepolisian, TNI dan bukan hanya itu saja, bukan hanya aparat hukum saja, tapi masyarakat ini karena masuknya itu sudah ke wilayah umum," ujar dia.