Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu: Lima Tahun ke Depan Akan Sangat Sibuk bagi Diplomasi Indonesia

Kompas.com - 12/11/2019, 20:53 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan, lima tahun ke depan diplomasi Indonesia akan sangat sibuk.

Sebab, kata Retno, ke depannya Indonesia masih menjabat sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan anggota Dewan HAM PBB.

"Lima tahun ke depan merupakan tahun yang akan sangat sibuk bagi diplomasi Indonesia. Indonesia masih akan duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Sementara itu, 2020, 2021, dan 2022 Indonesia akan duduk sebagai anggota Dewan HAM PBB," kata Retno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Baca juga: Kasus Dana Perimbangan, KPK Cegah Wali Kota Dumai ke Luar Negeri

Retno juga mengatakan, pada tahun 2020, Indonesia akan menjadi tuan rumah dua agenda internasional yaitu Halal Summit dan forum regional terkait infrastruktur.

Tak hanya itu, Retno mengatakan, Indonesia akan didapuk menjadi Ketua ASEAN dan G20.

"Jadi untuk tahun 2023 akan diplomasi politik luar negeri Indonesia akan cukup sibuk karena kita jadi ketua untuk dua hal, yaitu ketua ASEAN dan G20," ujar dia. 

Retno juga menyampaikan, salah satu program lima tahun ke depan terkait perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri yakni dengan mengintegrasikan data seluruh instansi dan lembaga di luar negri, sehingga WNI memiliki single data.

Menurut dia, hal ini dapat diwujudkan dengan memperbaiki tata kelola migrasi.

"Perbaikan tata kelola migrasi menuju save ordery and regular migration baik dari hulu maupun dari hilir," ucap Retno.

Baca juga: Di Forum Parlemen G20, Puan Maharani Dorong Perdagangan Dunia Terbuka dan Berkeadilan

Terkait dengan kedaulatan dan kebangsaan, Retno mengatakan, pihaknya akan menguatkan identitas bangsa melalui kerja sama menyebarkan toleransi kemajemukan sebagai identitas bangsa dan mengangkat isu separatisme di forum internasional.

"Yang kedua mengurangi ruang gerak separatisme untuk menggunakan berbagai forum internasional untuk mengampanyekan agenda separatisme," ucap dia. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

Nasional
Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com