Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Antam Novambar: Pemberantasan Korupsi Program Prioritas Idham Azis

Kompas.com - 31/10/2019, 16:50 WIB
Devina Halim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Kepala Bareskrim Polri Irjen Antam Novambar menuturkan bahwa pemberantasan korupsi sudah masuk dalam tujuh program prioritas milik calon Kapolri Komjen Idham Azis.

"Sudah masuk semua itu (pemberantasan korupsi)," kata Antam ketika ditemui di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2019).

Seperti diketahui, Idham memiliki tujuh program prioritas yang ingin ia terapkan seandainya benar-benar dipercaya sebagai Kapolri.

Pertama, mewujudkan SDM unggul. Program prioritas kedua adalah pemantapan harkamtibmas atau pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat.

Baca juga: Disepakati Jadi Kapolri, Ini 5 Fakta Pemilihan Idham Azis

Program prioritas ketiga yaitu penguatan penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan. Keempat, pemantapan manajemen media.

Kelima, penguatan sinergi polisional. Lalu, penataan kelembagaan, dan terakhir penguatan pengawasan.

Antam pun meyakini bahwa program tersebut dapat membuat institusi kepolisian semakin sesuai program "Promoter" atau profesional, modern, terpercaya.

Baca juga: Menguji Idham Azis sebagai Kapolri: Bicara Radikalisme, Kasus Novel, hingga Terima Kasih kepada Jokowi...

Program itu sendiri dicanangkan kapolri sebelumnya, Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian.

"Bakal lancar, bakal mendorong polisi lebih profesional, terpercaya, dan modern," tuturnya.

Sebelumnya, Komisi III DPR menyepakati Komjen (Pol) Idham Azis menjadi Kepala Polri.

Keputusan itu diambil secara aklamasi dalam rapat pleno Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Kompas TV Hari ini (31/10) DPR akan menggelar rapat paripurna untuk menetapkan Komjen Idham Azis, sebagai kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini sebagai tindak lanjut keputusan tingkat pertama di Komisi III DPR, yang menyetujui Idham Azis secara aklamasi.<br /> Setelah menjalani rangkaian uji kepatutan dan kelayakan DPR, serta mendapat persetujuan dari komisi hukum, Kamis (31/10) siang ini, rapat paripurna DPR akan mengambil keputusan tingkat II, pemberian persetujuan pencalonan Komjen Idham Azis, sebagai Kapolri. Surat presiden tentang pemberhentian dan pengangkatan jabatan Kapolri, juga akan dibacakan dalam rapat Paripurna DPR.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com