Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR Pastikan Satu Kementerian Hanya Bermitra dengan Satu Komisi

Kompas.com - 29/10/2019, 12:02 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan, pada periode kali ini satu kementerian hanya bermitra kerja dengan satu komisi DPR.

Hal ini, kata Puan, berbeda dari periode sebelumnya yaitu satu kementerian bermitra dengan lebih dari satu komisi.

"Alhamdulillah, kami berhasil menyusun satu kementerian bermitra dengan satu komisi sehingga nantinya komisi lebih fokus melakukan pengawasan terhadap kinerja kementerian," kata Puan dalam keterangan tertulis, Selasa (29/10/2019).

Baca juga: DPR Gelar Fit and Proper Test Calon Kapolri setelah Komisi Terbentuk

Puan mencontohkan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada periode ini hanya bermitra dengan komisi IV. Sedangkan, pada periode sebelumnya KLHK bermitra dengan komisi IV dan komisi VII.

"Semula dibahas di Komisi IV & Komisi VII, sehingga sering lempar tanggung jawab, butuh energi dan waktu untuk koordinasi," ujarnya.

Puan berharap, dengan perubahan tersebut bisa membuat DPR memaksimalkan fungsi pengawasannya.

Baca juga: Mulan Jameela Sebut Bakal Ditempatkan di Komisi VII DPR

 

Puan juga mengatakan, kesepakatan satu komisi bermitra dengan satu kementerian tercapai dalam Rapat Konsultasi DPR Pengganti Bamus yang dihadiri pimpinan DPR dan seluruh pimpinan fraksi, Senin (28/10/2019).

"Kesepakatan ini akan disahkan dalam Rapat Paripurna Ke IV DPR RI Selasa (29/10) siang. Rapat Paripurna sekaligus akan mengesahkan 11 Komisi DPR RI beserta ruang lingkup dan tugasnya," pungkasnya.

Kompas TV Pimpinan DPR telah menerima surat presiden yang berisi usulan Komjen Idham Azis sebagai kapolri pengganti Tito Karnavian. Namun uji kepatutan dan kelayakan Idham Azis baru dapat dilakukan setelah alat kelengkapan dewan selesai dibentuk pekan depan. Pimpinan DPR mengaku mendapat surat presiden yang mengusulkan Komjen Idham Azis sebagai calon tunggal kapolri. Menurut rencana, surat ini akan dibahas dalam rapat pimpinan dalam waktu dekat. Koordinasi dengan komisi 3, nantinya akan dilakukan oleh Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin yang membidangi Polhukam.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com