Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muhadjir Effendy Minta Kemenko PMK Jadi Contoh Penerapan Ideologi Pancasila

Kompas.com - 28/10/2019, 12:23 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta agar Kementerian PMK bisa menjadi contoh dalam menerapkan Pancasila sebagai ideologi bangsa.

Hal tersebut disampaikan Muhadjir saat perkenalan dengan para pegawai Kementerian PMK di Kantor Kemenko PMK, Senin (28/10/2019).

"Tentang masalah ideologi, saya mohon di Kemenko ini bisa menjadi contoh. Namanya keanekaragaman, kemajemukan, pemahaman terhadap ideologi Pancasila tidak hanya dalam pemahaman, tapi diterapkan," kata dia.

Baca juga: Tugas Lebih Berat, Muhadjir Effendy Minta Dukungan Pegawai Kemenko PMK

Muhadjir meminta kepada para pegawai di Kemenko PMK agar sikap-sikap toleran, menghargai sesama dapat tercermin dengan baik di tengah masyarakat.

Dia mengatakan, pemikiran atau paham ideologi berbahaya bisa datang dari mana saja, baik itu agama, nonagama, maupun ultranasionalis atau nasionalisme yang berlebihan.

"Yang bagus ya yang moderat, tengahan. Ideologi tengahan lebih mengedepankan keunggulan. Pancasila kan ideologi yang berada di tengah. Kan memang tidak mudah, risikonya kanan dan kiri. Kita seperti sedang meniti titian, makanya harus menjaga keseimbangan," kata dia.

Baca juga: Serba-serbi Sertijab Menko PMK: Muhadjir Telepon Puan Maharani, Cerita Menteri Bandel, hingga Patung Soekarno di Meksiko...

Menurut dia, Pancasila merupakan penyeimbang agar cita-cita negara ini bisa tercapai ke depannya.

"Intinya, semua agama saya kira keseimbangan itu pilihan lurus. Jangan terjerembab ke kanan atau ke kiri. Jadi selama berbangsa dan bernegara kita harus betul-betul menjaga keseimbangan itu. Mohon pahami betul, penegakan ideologi Pancasila," kata dia.

Muhadjir Effendy sendiri menggantikan Puan Maharani sebagai Kemenko PMK pada Kabinet Indonesia Maju di periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sebelumnya, Muhadjir Effendy menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kini, posisinya terdahulu digantikan oleh Nadien Makarim.

Kompas TV Serah terima jabatan Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan juga berlangsung Hari ini (24/10). Menko PMK yang baru, Muhadjir Effendy akan melanjutkan tugas pendahulunya, Puan Maharani. Muhajir ingin terus mengembangkan nilai-nilai kehidupan, yaitu gotong royong, saling menghargai dan menghormati di tengah warga yang beragam. Sementara mantan Menko PMK, Puan Maharani berharap koordinasi kementerian di bawah Menko PMK yang baru akan lebih baik. #KabinetIndonesiaMaju #MenkoPMK #MuhadjirEffendy
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com