Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua MPR Harap Para Menteri Cepat Adaptasi Pola Kerja Jokowi

Kompas.com - 27/10/2019, 11:48 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo mendorong agar para menteri di Kabinet Indonesia Maju bisa segera melakukan konsolidasi dan beradaptasi dengan pola kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Konsolidasi dan adaptasi tersebut dibutuhkan agar para menteri dapat segera bekerja cepat seperti halnya gaya dan pola kerja Presiden Jokowi selama ini.

"Namun konsolidasi di kementerian pun tidak boleh terlalu banyak menyita waktu. Sebab, para menteri baru dituntut mampu beradaptasi dan mengikuti ritme kerja presiden yang serba cepat dan responsif itu," ujar Bambang Soesatyo melalui siaran pers-nya, Minggu (27/10/2019).

Baca juga: Deretan Wakil Menteri Jokowi yang Menjadi Sorotan, Siapa Saja?

Hal tersebut juga disampaikan Bambang mengingat saat ini kabinet di bawah Jokowi-Ma'ruf Amin memiliki formasi berbeda.

Figur-figur baru dalam kabinet lebih banyak mendominasi sehingga adaptasi dan konsolidasi dengan satuan kerja kementerian masing-masing yang cepat sangat diperlukan.

"Beberapa di antara mereka mungkin belum mengenal mekanisme kerja dan dinamika birokrasi kementerian. Maka, inisiatif para menteri untuk segera konsolidasi menjadi sangat penting," kata dia.

Apalagi, kata dia, ekspektasi masyarakat terhadap Kabinet Indonesia Maju cukup tinggi.

Mereka terus memantau dan menunggu apa saja yang bisa dilakukan oleh kabinet baru dalam 100 hari pertama pasca-dilantik.

"Masyarakat berharap kabinet baru produktif dan lebih baik dari kabinet sebelumnya. Harapan ini hendaknya diterima para menteri sebagai tantangan, bukan beban," kata dia.

Baca juga: 12 Wakil Menteri, Dugaan Bagi-bagi Kekuasaan dan Kuatnya Pengaruh Oligarki

Bambang pun optimistis dengan formasi kabinet yang diisi figur senior dan muda, termasuk para wakil menteri (wamen), mereka bisa dengan cepat mengikuti cara kerja Presiden Jokowi.

"Supaya bisa responsif seperti presiden, mereka harus memiliki sensitivitas tinggi dan komunikatif dalam menyikapi berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com