Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 23/10/2019, 11:39 WIB
Devina Halim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menunjuk Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

Selama ini Tito Karnavian memang dikenal sebagai orang nomor satu di Kepolisian RI.

Tito merupakan calon tunggal yang diajukan Presiden Jokowi sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Pol Badrodin Haiti yang pensiun.

Tito mulai menjabat sebagai Kapolri sejak tahun 2016 hingga akhirnya dipanggil ke istana, Selasa (22/10/2019), untuk diminta menjadi menteri.

Baca juga: Eks Kapolri Tito Karnavian Jadi Menteri Dalam Negeri

Tito diberhentikan dan juga mundur dari kepolisian setelah bertemu Jokowi. Wakapolri Ari Dono Sukamto ditunjuk menjadi Plt Kapolri.

Karir Tito di institusi kepolisian terbilang cemerlang. Ia merupakan lulusan terbaik Akpol tahun 1987 dan menerima penghargaan Adhi Makayasa.

Selama kariernya, jenderal berbintang empat itu dikenal berpengalaman dalam bidang terorisme.

Baca juga: Dedi Mulyadi: Terima Kasih Jenderal Tito Karnavian

Tito pernah membongkar jaringan teroris kelompok Azahari Husin di Batu, Malang, Jawa Timur, pada 2005, dan kelompok pimpinan Noordin M Top tahun 2009.

Ia pun dipercaya menjabat sebagai Kepala Detasemen Khusus 88 Antiteror (Densus 88) Mabes Polri.

Kemudian, Tito juga pernah menjadi Kapolda Papua selama dua tahun, Asisten Perencanaan dan Anggaran (Asrena) Kapolri, dan Kapolda Metro Jaya.

Di balik sederet prestasi itu, nama Tito terseret dalam kasus kasus suap impor daging dengan tersangka Basuki Hariman atau dikenal dengan kasus "buku merah". 

Namun, Tito pernah membantah tuduhan yang terjadi saat dia menjabat Kapolda Metro Jaya.

Kompas TV Sinyal masuknya Kapolri Jenderal Tito Karnavian ke kabinet Joko Widodo-Ma&rsquo;ruf Amin semakin kuat. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua DPR, Puan Maharani dalam rapat paripurna hari ini (23/10).<br /> <br /> Pemberhentian Kapolri Jenderal Tito Karnavian salah satu agenda yang dibacakan Ketua DPR, Puan Maharani, dalam rapat paripurna.<br /> <br /> Pelaksana tugas kapolri nantinya akan diemban Wakapolri Komjen Ari Dono. #DPR #PLTKapolri #TitoKarnavian
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com