Jokowi Diingatkan Tak Perbanyak Wakil Menteri pada Periode Keduanya

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk tak memperbanyak posisi wakil menteri pada periode kedua pemerintahannya.

Menurut dia, jika posisi wakil menteri diperbanyak, akan tidak konsisten dengan upaya Jokowi memangkas birokrasi.

"Saya menjadi bingung ketika di satu sisi eselon itu yang biasanya masing-masing kementerian minimal ada 4, dan berencana dipangkas, di sisi lain kalau kita baca edaran yang berkembang proyeksi yang beredar luas, hampir semua kementerian, itu kan ada wakil menteri gitu kan," kata Enny dalam diskusi bertajuk Mencermati Kabinet Jokowi Jilid 2 di Upnormal Raden Saleh, Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Jokowi, kata Enny, jangan sampai terjebak pada upaya mengakomodasi kepentingan politik semata jika berencana memperbanyak posisi wakil menteri.

Baca juga: Jokowi Bakal Pangkas Eselon ASN, Ini Dampaknya Kata Kemendagri

Jokowi harus memastikan bahwa posisi wakil menteri ada di kementerian-kementerian yang memang memiliki cakupan kerja yang luas dan kompleks.

"Ini (jika posisi wakil menteri diperbanyak) kalau terjadi itu salah satu yang harus kita pertanyakan, bagaimana ceritanya ada efisiensi birokrasi dengan memangkas eselon tapi justru menghidupkan wakil menteri," kata dia. 

"Memang ada beberapa kementerian yang memang eskalasi cakupannya sangat luas butuh wakil menteri, tapi kalau semuanya ada wakil kemudian di sisi lain ada pemangkasan eselonisasi birokrasi, ya enggak lucu juga," ucap Enny.

Hal senada disampaikan Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris.

Ia juga menganggap, jika Jokowi berupaya memperbanyak posisi wakil menteri hanya demi mengakomodasi kepentingan partai-partai, akan tidak konsisten dengan upaya Jokowi memangkas birokrasi.

"Jadi tidak pada tempatnya di satu pihak eselon birokrasi itu dipangkas, tetapi saat yang lain jabatan wakil menteri diperbanyak. Mudah-mudahan itu hanya isu saja dan tidak terjadi di periode kedua Pak Jokowi," kata dia.

Baca juga: Dedi Mulyadi: Struktur Eselon Dipangkas, Proses Audit Pun Perlu Disederhanakan

Presiden Joko Widodo sebelumnya menilai, keberadaan eselon I-IV di kementerian dan lembaga terlalu banyak. Jokowi ingin agar struktur eselonisasi ini disederhanakan.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam pidatonya usai dilantik sebagai Presiden RI 2019-2024, Minggu (20/10/2019).

"Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," kata Jokowi.

Jokowi menyebut, penyederhanaan birokrasi harus terus dilakukan besar-besaran.