Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima TNI: Ada 3.800 Pengungsi di Wamena, 8.600 Orang di Jayapura

Kompas.com - 05/10/2019, 17:31 WIB
Kristian Erdianto,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengungkapkan bahwa jumlah pengungsi pasca-kerusuhan di Wamena, Kabupaten Jayapura, Papua, mencapai 3.800 orang.

Para pengungsi itu tersebar di beberapa titik pengungsian. Mereka menempati markas Kodim, Koramil hingga kantor Polsek.

"Khusus di Wamena, ada 3.800 pengungsi yang ikut di Kodim, Koramil dan Polsek," ujar Hadi saat ditemui seusai upacara peringatan HUT TNI ke-74 di Taxi Way Echo, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (5/10/2019).

Baca juga: Panglima TNI: Situasi Wamena Kondusif, Sekolah Normal 7 Oktober

Sedangkan di Jayapura, menurut Hadi, terdapat 8.600 pengungsi. Namun, hanya sekitar 3.500 orang yang berada di tempat pengungsian

Sisanya memilih tinggal di rumah keluarga atau saudaranya di Jayapura.

Hadi memastikan layanan bantuan kesehatan, dapur umum dan penyaluran bantuan logistik bagi pengungsi berjalan dengan baik.

Baca juga: Senin, Menko Polhukam, Panglima TNI dan Kapolri Tinjau Wamena

"Sampai saat ini semua pelayanan, pelayanan kesehatan, pelayanan dapur umum, semua tidak bermasalah," kata Hadi.

"Untuk logistik tidak masalah. Menteri BUMN terus koordinasi dengan saya untuk perbaikan listrik atau PLN yang rusak di Wamena," tutur dia.

Kerusuhan terjadi Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Senin (23/9/2019).

Baca juga: Hampir 15.000 Warga Telah Dievakuasi dari Wamena ke Jayapura

Menurut catatan polisi, massa perusuh di Wamena membakar 5 perkantoran, 80 mobil, 30 motor dan 150 ruko.

Hingga Selasa (24/9/2019) malam, total 28 jenazah telah ditemukan dan 70 orang luka-luka. Selain itu, sekitar 5.000 warga mengungsi di 4 titik pengungsian.

Pada Rabu (25/9/2019) malam, korban tewas dalam kerusuhan Wamena bertambah menjadi 30 orang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com