Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PDI-P Ini Merasa Aneh Demonstrasi Terus Berlanjut

Kompas.com - 01/10/2019, 11:13 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR terpilih dari Fraksi PDI-P Andreas Hugo Pareira menilai para demonstran yang berunjuk rasa di depan Gedung DPR dan DPRD di kota lain tak paham dengan tuntutan mereka sendiri.

Sebab, ia menilai pemerintah dan DPR telah memenuhi tuntutan mahasiswa yakni menunda Rancangan KUHP.

Sementara itu, revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah selesai dibahas dan sekarang tengah diuji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga: Jokowi Sebut Demonstrasi Konstitusional, tetapi Tak Jawab soal Penangkapan Ananda Badudu

Karena itu, ia merasa aneh demonstrasi terus berlangsung.

"Yang diprotes kan semua sudah dipenuhi. RKUHP sudah ditunda, revisi UU KPK itu sudah selesai. Ikuti saja mekanisme. Kalau saya lihat, apa yang diprotes bukan yang substansi. Dan banyaknya, yang protes tidak mengerti persoalan," ujar Andreas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019).

Saat ditanya bagaimana DPR mengubah citra negatif lantaran telah meloloskan revisi UU KPK, Andreas menjawab hal itu harus dijawab dengan kerja nyata.

Ia pun mengatakan DPR terbuka dengan kritik yang diberikan masyarakat. Namun, ia berharap kritik yang disampaikan berbobot dan sesuai dengan konteks permasalahan.

Baca juga: Massa Demonstrasi Tolak UU KPK dan RKUHP Mulai Berdatangan ke Wilayah Gedung DPR RI

"Masyarakat harus mengkritisi, menelusuri lebih jauh. Jangan bicara sesuatu yang kita tidak pahami juga. Yang sekarang kan yang dibicarakan yang tidak mereka pahami. Jadi berkembang hanya karena viral, tanpa paham substansinya," kata dia.

Sebelumnya, diketahui, gelombang demonstrasi mahasiswa tak kunjung usai lantaran DPR tak kunjung membatalkan Undang-Undang KPK.

Selain itu, mereka juga kecewa terhadap pimpinan KPK terpilih yang dinilai bermasalah secara etik.

Kompas TV KPAI berupaya mencegah siswa-siswa sekolah untuk ikut turun ke jalanan pada unjuk rasa. KPAI melalui Dinas Pendidikan akan memantau pergerakan siswa di sekolah-sekolah. Dinas Pendidikan diimbau untuk melakukan koordinasi dengan sekolah-sekolah terlebih yang siswanya diisukan akan menghadiri unjuk rasa. #KPAI #DinasPendidikan #Demonstrasi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com