Kuota Impor Ikan Dikorupsi, KPK: Tak Sejalan dengan Gerakan Makan Ikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan kasus suap terkait kuota impor ikan yang melibatkan Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia Risyanto Suadi.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, kuota impor ikan yang dikorupsi tak sejalan dengan niat Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ingin mempopulerkan makan ikan.

"Ini sangat tidak sejalan dengan program Kementerian Kelautan dan Perikanan yang sedang menggalakkan ayo makan ikan. Namun, ikan yang seharusnya dinikmati oleh seluruh masyarakat malah dijadikan bahan bancakan dan jadi keuntungan untuk pihak-pihak tertentu," kata Saut dalam konferensi pers, Selasa (24/9/2019).

Baca juga: Dirut Perum Perindo Diduga Terima Rp 1.300 dari Tiap Kilogram Ikan Salem yang Diimpor

KPK juga menyesalkan terulangnya kasus korupsi di bidang pangan setelah sebelumnya terdapat kasus korupsi terkait bawang putih yang melibatkan anggota DPR I Nyoman Dhamantra.

KPK pun meminta Kementerian Perdagangan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan agar secara serius melakukan pembenahan menyeluruh dalam kebijakan dan proses impor.

"Karena hal ini sangat terkait dengan kepentingan masyarakat Indonesia secara langsung. Suap terkait dengan impor produk pangan ini bukan kali ini saja terjadi," ujar Saut.

Baca juga: KPK Tetapkan Dirut Perum Perindo Tersangka Kasus Suap Impor Ikan

Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan Dirut Perum Perindo Risyanto Suadi dan Direktur PT Navy Arsa Sejahtera Mujib Mustofa terkait kuota impor ikan jenis frozen pacific mackerel atau ikan salem.

Dalam kasus ini, Risyanto diduga menerima uang suap senilai Rp 1.300 dari setiap kilogram ikan salem yang diimpor PT Navy Arsa Sejahtera (PT NAS).

Adapun Risyanto menjanjikan kuota impor kepada PT NAS sebanyak 250 ton pada Mei 2019 dengan tambahan 500 ton untuk Oktober 2019 mendatang.