KPK Tetapkan Dirut Perum Perindo Tersangka Kasus Suap Impor Ikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia (Perindo) Risyanto Suanda dalam kasus suap jatah impor ikan jenis frozen pacific mackerel atau ikan salem.

Selain Risyanto, KPK juga menetapkan Direktur PT Navy Arsa Sejahtera Mujib Mustofa dalam kasus yang sama.

Keduanya terjaring dalam operasi tangkap tangan yang berlangsung pada Senin (23/9/2019) kemarin.

"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dengan 2 orang sebagai tersangka, yaitu MMU (Mujib Mustofa), Direktur PT Navy Arsa Sejahtera dan RSU (Risyanto Suanda) Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam konferensi pers, Selasa (24/9/2019).

Baca juga: Direksi Perum Perindo Kena OTT KPK, Ini Kata Kementerian BUMN

Dalam kasus ini, Risyanto diduga menerima suap dari Mujib untuk mengatur kuota impor ikan salem dari perusahaan milik Mujib.

"KPK menemukan adanya dugaan alokasi fee Rp1.300 untuk setiap kilogram Frozen Pacific Mackarel yang diimpor ke Indonesia," ujar Saut.

Di samping itu, KPK juga akan mendalami dugaan penerimaan sebelumnya dari perusahaan importir lain yaitu sebesar USD30 ribu, SGD30 ribu dan SGD50 ribu.

Baca juga: OTT Direksi Perum Perindo: Dari Kuota Impor Ikan, Apresiasi Susi, hingga Uang Rp 400 Juta

Diberitakan sebelumnya, KPK menagnkap sembilan orang dalam OTT di Jakarta dan Bogor pada Senin kemarin. Tujuh orang yang ditangkap kemudian hanya menjalani pemeriksaan terkait kasus yang melibatkan Risyanto dan Mujib.

Sebagai pihak yang diduga memberi, Mujib disangka melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan, Risyanto sebagai pihak yang diduga menerima disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.