Megawati Sarankan Presiden Bentuk Tim Khusus Pemindahan Ibu Kota

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Kelima sekaligus Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menyarankan Presiden Joko Widodo membentuk tim khusus pemindahan ibu kota.

Mega menyarankan nantinya tim tersebut tak hanya membahas ibu kota baru di Kalimantan Timur (Kaltim), namun juga bagaimana nasib Jakarta setelah tak lagi menjadi ibu kota.

"Untuk saya, hal-hal yang sangat strategis penting ini harus didalami. Artinya bukan berarti hanya dengan omongan-omongan saja. Tapi harus dibentuk, saya enggak tahu, karena Presiden (Jokowi, red) yang harus membentuk," kata Megawati melalui keterangan tertulis, Rabu (28/8/2019).

Baca juga: Usung Konsep Forest City, 50 Persen Ibu Kota Baru Akan jadi RTH

"Apakah sebuah tim atau sebuah yang besar lagi, untuk bagaimana pendalaman memindahkan ibu kota," lanjut Megawati.

Megawati menyarankan Indonesia mempelajari konsep ibu kota di negara lain seperti Canberra di Australia, Washington DC di Amerika Serikat, dan Putrajaya di Malaysia.

Ia meminta pemerintah mengkaji peran Jakarta jika nantinya ibu kota jadi dipindahkan ke Kalimantan Timur.

"Apakah menjadi sebuah kota, apakah posisinya untuk ekonomi saja, sebagai kota perdagangan, itu kan mesti dikaji. Karena nanti ada kajian secara administrasi, teori, juga pelaksanaan di lapangan," lanjut dia.

Baca juga: Ibu Kota Pindah, Bagaimana Nasib Jakarta?

Ia menambahkan saran yang diberikannya ini bukan sebuah kritik terhadap Presiden Joko Widodo. Megawati justru menilai positif usulan perpindahan ibu kota.

Menurut Megawati, masalah Jakarta sebagai ibu kota sangat banyak. Salah satu masalah utamanya ialah kemacetan.

Lalu ada masalah lain seperti banjir. Karenanya ia meminta agar rencananya pemindahan ibu kota dibuat berdasar tata ruang yang matang.

"Hal-hal ini yang saya maksud sebagai pendalaman," lanjut Megawati.

Baca juga: Ibu Kota Baru Cocok Jadi Target Mobil Listrik

Sebelumnya Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan ibu kota baru berada di Kalimantan dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).

"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur," kata Jokowi.

Jokowi menyatakan bahwa keputusan ini dilakukan setelah pemerintah melakukan kajian intensif.