Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

LBH APIK: Setelah Kebiri Selesai, Pelaku Kembali Berpikir Cara Lama

Kompas.com - 28/08/2019, 11:23 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Aktivis Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Ratna Batara Munti mengatakan, hukuman kebiri tidak akan membuat pelaku kejahatan seksual menjadi jera.

"Kebiri itu enggak menyelesaikan masalah. Itu tidak tepat," kata Ratna di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2019).

Kebiri kimia hanya akan menyelesaikan masalah dalam jangka waktu pendek. Setelah pengaruh kimia dari kebiri tersebut berakhir, pelaku akan kembali dengan pemikirannya yang lama.

"Setelah kebirinya selesai, katakanlah berakhir masa suntikannya, itu ya mereka bisa kembali ke cara berpikir lama sebagai pelaku," ujar Ratna.

Baca juga: Kebiri Kimia, Benarkah Akan Memberi Efek Jera untuk Paedofil?

Hukuman yang lebih efektif diberikan kepada pelaku, Menurut Ratna, adalah rehabilitasi khusus, yang tujuannya mengubah cara pikir pelaku.

Hukuman apapun tidak akan berpengaruh panjang selama cara pikir pelaku tidak diubah.

Persoalan hukuman kebiri ramai diperbincangkan setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur memutuskan, salah satu hukuman pemerkosa sembilan anak bernama Muh Aris (20) adalah kebiri kimia.

Selain itu, pengadilan juga memutuskan, Arif dipenjara selama 12 tahun dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan.

Baca juga: Putuskan Kebiri Kimia Pemerkosa 9 Anak, Hakim Sebut Tidak Langgar HAM

Pemuda asal Dusun Mengelo, Desa Sooko, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto tersebut dinyatakan bersalah melanggar Pasal 76 D juncto Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

"Pidana badannya sudah dilaksanakan, terpidana sudah dieksekusi 12 tahun," kata Kepala Kejari Mojokerto Rudy Hartono saat ditemui Kompas.com, di Kantornya, Senin (26/8/2019) malam.

"Masalah pidana denda dengan subsider dan pidana tambahan (kebiri kimia), itu akan kami laksanakan nanti," lanjut dia. 

 

Kompas TV Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise, memberikan penghargaan terhadap hakim, jaksa, dan Polres Mojokerto, yang dinilai berani memberikan hukuman kebiri kimia, kepada pelaku pelecehan seksual 9 anak.<br /> Penghargaan berupa piagam, yang ditanda-tangani langsung Menteri Yohana, akan diberikan langsung kepada kepala pengadilan negeri, kepala kejaksaan, dan Kapolres Mojokerto dalam kunjungan kerjanya nanti.<br /> Yohana Yembise pun akan terus memberikan sosialisasi, secara masif kepada aparat penegak hukum, agar tidak ragu memberikan hukuman tambahan, kepada pelaku pelecehan seksual lainnya, sesuai undang-undang.<br /> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br /> <!--[endif]-->
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com