Masyarakat Kaltim Disebut Antusias Terkait Rencana Pemindahan Ibu Kota

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi X dari Dapil Kalimantan Timur, Hetifah Sjaifudian, mengungkapkan bahwa masyarakat Kaltim sangat antusias dalam merespons rencana pemerintah memindahkan ibu kota.

Pemerintah menetapkan sebagian wilayah Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru Republik Indonesia.

"Masyarakat Kaltim sangat antusias dan akan mempersiapkan diri sehingga bukan hanya smart city yang dibangun tapi juga smart people," ujar Hetifah melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Selasa (27/8/2019).

Baca juga: Komisi XI: Anggaran Pembangunan Ibu Kota Baru Tak Bisa Keluar Tanpa UU

Menurut Hetifah, dari sisi sosial, masyarakat dapat menerima perubahan ketika ibu kota dipindahkan ke Kaltim.

Menurut Hetifah, masyarakat Kaltim yang multikultur cenderung terbuka dan toleran terhadap perubahan.

"Dari sisi sosial dari yang saya kenal masyarakat Kaltim multikultur, sangat terbuka dan toleran, cerdas, modern, berwawasan lingkungan dan cepat belajar," kata politisi dari Partai Golkar itu.

Namun Hetifah menekankan bahwa pembangunan ibu kota baru harus bersifat inklusif.

Pasalnya, ada sebagian kelompok masyarakat yang tidak siap dalam menghadapi perubahan.

"Harus diakui ada sebagian masyarakat yang bukan tidak siap, tapi bisa jadi sulit mengambil peran dan kesempatan," kata Hetifah.

"Oleh sebab itu kita perlu memikirkan bagaimana ibu kota nanti menjadi lebih inklusif. Yang jelas pemindahan ibu kota bukan mau memindahkan Jakarta ke Kaltim dengan segala persoalan dan keruwetannya," tutur dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menetapkan sebagian wilayah Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru Republik Indonesia. Hal itu disampaikan Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta.

Baca juga: Potensi Industri Pariwisata Ibu Kota Baru di Kaltim Menurut ASITA...

Pada kesempatan yang sama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, setelah lokasi ibu kota baru Indonesia resmi diumumkan, pemerintah masuk ke tahap persiapan.

Pada 2020, pemerintah mulai mematangkan regulasi, masterplan, dan desain tata ruangnya.

Bambang memperkirakan proses pemindahan ibu kota baru dimulai pada 2024.

"Kita harapkan paling lambat 2024 proses pemindahan sudah dilakukan," ujar Bambang dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).