Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Acara Milad PAN di Kolong Tol Disebut Tak Berizin, Ini Kata Eko Patrio

Kompas.com - 23/08/2019, 17:29 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPW Partai Amanat Nasional DKI Jakarta Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio menyatakan acara milad ke -21 PAN yang digelar di kolong Tol Pluit telah mendapat izin.

Eko mengakui PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) selaku pengelola tol sempat tidak memberi izin bagi PAN untuk menggelar acara di kolong tol.

"Ijin dadakan empat hari tiba-tiba ada surat yang (menyatakan) enggak boleh dan akhirnya diurus dan akhirnya berhasil. Ya kalau enggak berhasil, enggak boleh bikin acara begini ya," kata Eko selepas acara milad ke-21 PAN, Jumat (23/8/2019).

Baca juga: PAN Peringati Ulang Tahun di Kolong Tol Kawasan Jakut, Apa Tujuannya?

Eko menuturkan, PAN pun sudah pernah menggelar acara kampanye di lokasi yang sama dan saat itu acara kampanye berlangsung dengan lancar.

Ia menyebut, rencana menggelar milad ke-21 PAN di kolong tol baru diputuskan pada Minggu (18/8/2019) lalu.

Adapun acara ulang tahun ke-21 PAN sengaja digelar di kolong tol karena Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan ingin peringatan milad PAN digelar secara sederhana.

"Tiba-tiba saya diundang, "Ko, bikin acara ulang tahun ya". Waduh ulang tahun lima hari begini. Saya bilang, bikin sederhana bagaimana, sederhana tuh kayak gimana? Di bawah jembatan tol," ujar Eko.

Baca juga: Perayaan HUT ke-21 PAN di Kolong Tol Jakarta Utara Tak Berizin

Sebelumnya, Corporate Secretary PT CMNP Indah Dahlia Lavie mengatakan acara Hari Ulang Tahun Partai Amanat Nasional (PAN) ke-21 di Kolong Jalan Tol Pelabuhan di kawasan Pluit, Jakarta Utara, tak berizin.

Dalam keterangan tertulisnya, Indah mengatakan bahwa ruang milik jalan tol adalah milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sehingga segala bentuk kegiatan harus mendapat persetujuan Kementerian PUPR.

"Sampai dengan saat ini (CMNP) belum menerima persetujuan ijin penggunaan area kolong tol Penjagalan dari Kementerian PUPR," kata Indah dalam keterangan tertulisnya.

Kompas TV Di tengah kuatnya tarik menarik kursi pimpinan MPR, wacana 10 pimpinan MPR keluar dari petinggi partai amanat nasional. Ada yang setuju, tetapi ada juga yang menganggap usulan ini hanya sebagai alat untuk menjadi pemuas nafsu kepentingan partai politik.<br /> 10 orang pimpinan majelis permusyawaratan rakyat yang menjadi usulan Partai Amanat Nasional yang kini banyak menuai pro dan kontra.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com