Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Airlangga: Tentu yang Sudah Bekerja Keras Mendapatkan Hal Khusus...

Kompas.com - 11/08/2019, 10:21 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, partai politik yang sudah bekerja keras dalam memenangkan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 semestinya mendapatkan porsi dalam pemerintahan ke depan.

Pernyataan Airlangga dilontarkan menyusul wacana bergabungnya Partai Gerindra ke dalam koalisi partai politik pendukung pemerintah.

"Kami punya basis bahwa koalisi itu sudah bekerja bersama-sama. Nah, tentu yang bekerja keras bersama-sama mendapatkan hal khusus dalam membangun perekonomian Indonesia ke depan," ujar Airlangga di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (11/8/2019).

Baca juga: Waketum Gerindra Arief Poyuono ke Istana, Makan Siang dengan Moeldoko

Soal kehadiran Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Kongres PDI-P kemarin yang dihubung-hubungkan dengan isu tersebut, Airlangga memandang, tidak ada yang spesial.

Bahkan meskipun Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dalam acara itu beberapa kali menyebut nama Prabowo, Airlangga merasa, hal itu bukan sebuah hal yang luar biasa.

"Biasa aja. Karena itu kan namanya tergantung tuan rumah," kata Airlangga.

Saat ini, Airlangga memilih untuk enggan berandai-andai mengenai kemungkinan Gerindra bergabung dalam koalisi partai politik pendukung pemerintahan.

Airlangga masih ingin melihat perkembangan politik ke depan.

"Tentu kami lihat. Kami tidak berandai-andai, karena ini berbasis pada komunikasi," kata Airlangga.

Baca juga: Kalla Nilai Sulit Gerindra Masuk Koalisi Tanpa Persetujuan Partai Lain

Ia menegaskan, koalisi pemerintahan sepenuhnya merupakan hak prerogatif Jokowi. Golkar pun terbuka terhadap pembahasan koalisi partai politik di dalam pemerintahan tersebut.

Wacana merapatnya Partai Gerindra ke koalisi partai politik pendukung pemerintah muncul setelah Pemilu 2019 usai dan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dinyatakan sebagai pemenang.

Isu itu semakin menguat setelah Ketua Umum Gerindra sekaligus rival Jokowi dalam Pilpres 2019 Prabowo Subianto bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di kediaman Megawati, di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2019) lalu.

Dalam Kongres V PDI-P di Bali, Prabowo pun kembali hadir di tengah-tengah acara. Kehadiran Prabowo mendapatkan sambutan hangat dari kader PDI-P.

Namun, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menegaskan, sampai saat ini partainya belum memutuskan apakah akan bergabung dengan koalisi partai politik pendukung pemerintah atau berada di oposisi.

Baca juga: Fadli Zon Tegaskan Gerindra Belum Memutuskan Oposisi atau Koalisi

Fadli hanya memastikan, apakah akan berada di dalam pemerintahan atau oposisi, partainya sudah mempersiapkan mekanisme masing- masing.

"Saya kira, sikap kami mengedepankan kepentingan nasional. Itu sikap kami," kata Fadli saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/8/2019).

"Bahwa nanti ada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, itu sudah ada mekanismenya, tergantung apakah kita berbuat di dalam atau lebih efektif di luar. Itu belum kami putuskan finalnya," lanjut dia.

 

Kompas TV Setidaknya itu menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Sufmi menyatakan pertemuan 2 orang yang menjadi capres di Pilpres 2019 itu sempat membahas tentang kemungkinan Gerindra membantu pemerintahan Jokowi periode kedua. Gerindra pun siap masuk kabinet jika konsep mereka diterima Jokowi. Sementara itu Presiden Joko Widodo di sela-sela Kongres PDI Perjuangan di Bali menyatakan dirinya mengisyaratkan adanya potensi masuknya partai lain di koalisinya. Untuk itu Jokowi akan membahasnya dengan parpol-parpol pengusungnya di pilpres. Akankah kehadiran prabowo di Kongres PDIP dan isyarat dari Jokowi akan diwujudkan dengan masuknya Partai Gerindra di pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin? #Gerindra #JokoWidodo #PrabowoSubianto
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com