Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peneliti: Kalau Susi Tak Jadi Menteri Lagi, Banyak yang Patah Hati

Kompas.com - 09/08/2019, 07:01 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti menjadi juara bertahan sebagai menteri paling populer di berbagai survei, termasuk Litbang Kompas.

Peneliti Litbang Kompas Toto Suryaningtyas mengatakan, berdasarkan hasil surveinya, Susi lima kali berturut-turut dinobatkan sebagai menteri yang paling berhasil.

Baca juga: Kata Rokhmin, Pencapaian Susi Pudjiastuti di Sektor Ini Hancur Lebur

 

Kemungkinan, hal ini disebabkan aksi Susi mengimplementasikan program-program KKP untuk menjaga laut.

Artinya, kata Toto, persepsi masyarakat kepada Susi sangat bagus sebagai pelaksana nomenklatur tugasnya.

"Kabinet ke depan kita tidak tahu apakah Susi dipertahankan tidak. Kalau susi di-drop, saya yakin masyarakat banyak yang patah hati," ujar Toto di Kantor LAN, Jakarta, Kamis (8/8/2019).

Susi dikenal dengan slogan "tenggelamkan". Ia dikenal memiliki aturan tegas terhadap kapal asing ilegal yang mencoba mencuri ikan di perairan Indonesia.

Sanksi terberatnya yakni meneggelamkan kapal-kapal tersebut. Aksi heroik tersebut, kata Toto, yang memikat masyarakat Indonesia sehingga menganggapnya sebagai menteri "selebritis".

Susi juga mengajak masyarakat untuk banyak mengonsumsi ikan karena kaya gizi.

"Kalau enggak makan ikan, saya tenggelamkan," demikian kata-kata yang sering Susi ucapkan dalam beberapa kesempatan.

Baca juga: Susi ke Rokhmin: Yang Bangkrut dan Hancur Lebur Itu Industri Pencuri Ikan!

Selain itu, Susi populer di media sosial karena engagement-nya yang tinggi dengan para pengikutnya.

"Itu dinarasikan bagus sekali oleh masyarakat, sangat masuk. Ini menggambarkan bagaimana menteri ketika menjalankan programnya," kata Toto.

Jika cara yang dipakai dalam mengimplementasikan programnya cocok di masyarakat, akan dengan mudah diterima publik.

Begitu pula sebaliknya. Padahal, kata Toto, menteri lainnya juga sama-sama "berkeringat", tetapi prosesnya tak banyak diketahui masyarakat.

"Ini soal persepsi. Kalau tidak ada unsur demonstratifnya, kurang menarik. Kan publik tidak bisa melihat prosesnya di mana," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com