Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPP Yakin PKS Tak Sendirian di Luar Pemerintahan

Kompas.com - 27/07/2019, 06:41 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera berharap partai-partai pendukung PrabowoSubianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019 tetap berada di luar pemerintahan.

Menurut Mardani, sikap di luar pemerintahan bagi parpol yang tak mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, sesuai dengan etika dan logika. 

Hal itu disampaikan Mardani, menanggapi pernyataan Ketua Harian TKN Jokowi-Ma'ruf Moeldoko terkait penambahan partai dalam Koalisi Pemerintah.

"Saya pribadi selalu berpendapat, koalisi pendukung Prabowo sesuai etika dan logika publik menjadi #KamiOposisi (Mardani mengucapkan tagar). PKS insya Allah istiqomah, walau keputusan akhir ada di Musyawarah Majelis Syuro," kata Mardani saat dihubungi, Jum'at (26/7/2019).

Baca juga: Mardani: PKS dan Gerindra Bukan Hanya Sekutu, Melainkan Sudah Segajah

Mardani memahami setiap partai politik punya kebebasan untuk mengambil sikap politik lima tahun ke depan. Namun, ia meyakini PKS tidak akan sendirian menjadi pihak oposisi.

Apalagi, kata Mardani, koalisi Jokowi yang sudah "gemuk" menyebabkan akan ada partai yang kecewa dan memutuskan untuk menjadi oposisi.

"Parpol dan para penggiat demokrasi akan mendukung #KamiOposisi. Belum lagi peluang koalisi Pak Jokowi yang kecewa dengan pembagian kue," ujarnya.

Mardani mengatakan, pernyataan Moeldoko terkait penambahan partai dapat dipersepsikan, Koalisi Indonesia Kerja (KIK) menerima kehadiran partai-partai pendukung Prabowo-Sandiaga, seperti PAN dan Demokrat.

Baca juga: PKS Akan Berdialog dengan Anies Terkait Manuver Surya Paloh

Bahkan, memberi isyarat sikap presiden Joko Widodo untuk merangkul Partai Gerindra ke koalisi. Padahal, kata dia, Koalisi Indonesia Kerja (KIK) sudah cukup "gemuk".

"Pernyataan Pak Moeldoko bisa jadi mengisyaratkan ada pergeseran sikap Pak Jokowi merangkul Gerindra misalnya. Padahal, koalisi KIK sudah cukup gemuk. Jadi wajar jika Nasdem dan beberapa partai lain bereaksi saat ada pertemuan Pak Jokowi dan Bu Mega (Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri) dengan Pak Prabowo," pungkasnya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

Nasional
Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Nasional
Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Nasional
KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

Nasional
Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Nasional
KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Nasional
Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Nasional
Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasional
Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Nasional
[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

Nasional
Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Mengaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Mengaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com