Soal Penambahan Parpol Koalisi, PPP Serahkan Keputusan ke Jokowi

Kompas.com - 26/07/2019, 21:02 WIB

Kristian Erdianto,

Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

Kristian Erdianto

Penulis

Diamanty Meiliana

Editor

Lihat Foto

Presiden terpilih Joko Widodo tiba di acara pembubaran Tim Kampanye Nasional (TKN) di restoran Seribu Rasa, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/7/2019).(KOMPAS.com/Ihsanuddin)

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menuturkan, partainya menyerahkan keputusan soal penambahan parpol koalisi pendukung ke tangan Presiden Terpilih Joko Widodo.

Hal itu dikatakan Arsul dalam menanggapi kemungkinan Partai Gerindra bergabung dalam koalisi pendukung pemerintah.

"Kalau PPP itu menyerahkan soal bertambah atau tidaknya ke Pak Jokowi," ujar Arsul saat ditemui seusai acara pembubaran Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, di restoran Seribu Rasa, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/7/2019).

Menurut Arsul, Presiden Terpilih Jokowi memiliki kewenangan untuk menentukan apakah dibutuhkan adanya penambahan parpol dalam koalisi pendukung pemerintah.

Sebab, Jokowi memiliki visi misi dan rencana program yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam lima tahun ke depan.

"Karena Beliau yang tentu lebih punya visi dan misi ke depannya seperti apa. Kan pemerintahan ini harus bisa mengeksekusi program dengan baik. PPP tidak ada masalah," kata Arsul.

Kabar masuknya partai baru dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) semakin menguat sejak pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Pertemuan digelar di kediaman Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2019).

Pertemuan Prabowo-Megawati diprediksi menjadi langkah awal Gerindra untuk masuk dalam koalisi partai-partai pendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf.

Kompas TV Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin akan dibubarkan. Pembubaran yang dilakukan berdekatan dengan isu keretakan di tubuh koalisi pun memunculkan spekulasi akan ada partai politik baru yang masuk ke koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin. Namun meski dibubarkan Partai Solidaritas Indonesia memastikan koalisi akan tetap kompak. Sekjen PSI, Raja Juli Antoni bahkan memprediksi tidak akan ada partai politik pendukung Jokowi-Ma'ruf yang akan keluar dari koalisi. Dari awal pembentukannya Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin terdiri dari 10 partai politik pendukung pasangan tersebut di Pilpres 2019. Kesepuluh partai tersebut yaitu PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, PKB, PPP, Hanura, Perindo, PSI, PKPI dan PBB. Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengungkapkan rencana acara pembubaran Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin dan juga berkomentar mengenai kemungkinan bergabungnya partai pendukung Prabowo-Sandi di koalisi pemerintah. #TKNBubar #JokowiMaruf #HastoKristiyanto

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.