Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Susi Kampanyekan Larangan Plastik Sekali Pakai di Instansi Pemerintahan

Kompas.com - 21/07/2019, 11:34 WIB
Diamanty Meiliana

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengampanyekan pelarangan penggunaan plastik sekali pakai di institusi pemerintah dalam rangkaian kegiatan pawai untuk menolak plastik sekali pakai di Taman Aspirasi Monas, Jakarta, Minggu (31/7/2019).

"Mari kita kampanyekan supaya seluruh institusi pemerintah melarang penggunaan plastik sekali pakai," katanya, dikutip dari Antara.

Ia mengatakan, plastik sekali pakai seperti kantong kresek baru bisa hancur setelah 400 tahun.

"Itu berapa generasi?" katanya.

Baca juga: Menteri Susi Khawatir Laut Indonesia Lebih Banyak Sampah Plastik daripada Ikannya

Oleh karena itu, dia mengatakan, pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat harus bersama-sama berusaha mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.

"Mari tolak plastik sekali pakai," kata Susi.

"Ayo sama-sama kita cintai lautan. Kita jaga lingkungan kita," ia menambahkan.

Baca juga: Kurangi Penggunaan Kantong Plastik, Warga Dianjurkan Pakai Besek Bambu

Susi berharap warga memulai upaya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dari diri sendiri dan kemudian menularkan kebiasaan mereka kepada orang lain.

Menteri Kelautan dan Perikanan juga mengatakan bahwa tanpa upaya-upaya untuk mengurangi sampah plastik dan penggunaan plastik sekali pakai, jumlah sampah plastik bisa lebih banyak daripada jumlah ikan yang hidup di laut Indonesia pada 2040.

Kompas TV Hingga di pertengahan 2019 penerapan cukai kantong plastik sekali pakai belum juga terlaksana. Jalan tengah sedang dirajut guna merumuskan besaran yang tepat. Pemerintah mengusulkan cukai kantong plastik sebesar Rp 200 per lembar. Angka ini diambil dari cukai Rp 30.000 per kilogram dengan asumsi 150 lembar kantong plastik per kilogram. Dibandingkan dengan negara lainnya rumusan cukai plastik Indonesia di bawah Kamboja dan Malaysia tetapi lebih tinggi dari Vietnam dan Kenya. Pemerintah dan DPR sedang mendalami rancangan aturan cukai plastik. Insentif pun dipikirkan untuk keseimbangan antara lingkungan dengan industri. #CukaiKantongPlastik #KantongPlastik
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com