Komnas HAM Kecewa Jokowi Tidak Bicara HAM dalam Pidato Visi Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara kecewa terhadap isi pidato Presiden Terpilih 2019-2024 Joko Widodo yang tidak menyinggung soal hak asasi manusia (HAM).

Beka menilai, Presiden Jokowi tidak menempatkan pemenuhan, perlindungan dan penegakkan HAM sebagai prioritas pemerintahan dalam lima tahun ke depan.

"Tentu saja kami sedikit kecewa, karena itu artinya Pak Jokowi tidak menempatkan pemenuhan perlindungan dan penegakan HAM sebagai prioritas ke depan," ujar Beka ketika dihubungi Kompas.com, Senin (15/7/2019).

Baca juga: INFOGRAFIK: 5 Poin Pidato Visi Indonesia Jokowi

Menurut Beka, seharusnya Presiden Jokowi juga mengungkapkan agenda pemenuhan, perlindungan dan penegakkan HAM dalam pidato tersebut.

Pasalnya, pada lima tahun periode pertamanya, pemerintahan Presiden Jokowi dinilai masih memiliki catatan yang kurang baik terkait HAM.

Pertama, Beka menyoroti mengenai pembangunan infrastruktur yang masih mengabaikan prinsip-prinsip HAM. Akibatnya, muncul konflik seperti yang terjadi dalam pembangunan Bandara Internasional Kulonprogo, Yogyakarta dan jalan tol Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

"Itu kan masih belum menempatkan hak asasi manusia sebagai standar pembangunan infrastruktur," tutur dia.

Baca juga: Pertemuan Jokowi-Prabowo dan Pidato Visi Indonesia Bikin Rupiah Menguat

Catatan kedua, semakin maraknya kasus-kasus intoleransi. Baik yang terkait soal pembangunan rumah ibadah maupun kebebasan beragama dan berkeyakinan

Ketiga, masih tingginya angka konflik agraria dalam bentuk sengketa lahan dengan perusahaan tambang.

"Dan terakhir soal kasus pelanggaran berat HAM yang belum diselesaikan," kata Beka.

Sebelumnya, Joko Widodo menyampaikan pidato pertamanya sebagai presiden terpilih pada Pilpres 2019 di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Minggu (14/7/2019) malam.

Baca juga: Visi Indonesia, Kata Per Kata Pidato Jokowi

Dalam pidatonya, Jokowi menyebut lima tahapan besar yang akan dilakukannya bersama wakil presiden terpilih Ma'ruf Amin untuk membuat Indonesia lebih produktif, memiliki daya saing, dan fleksibilitas tinggi dalam menghadapi perubahan di dunia.

Jokowi mengutarakan apa yang akan dilakukan pada pemerintahan lima tahun ke depan, yakni pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, mengundang investasi masuk, reformasi birokrasi dan penggunaan APBN yang fokus serta tepat sasaran.