Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW: Reformasi Birokrasi Upaya Jokowi dalam Isu Pemberantasan Korupsi

Kompas.com - 15/07/2019, 12:35 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Coruption Watch (ICW) menilai, meskipun Presiden Joko Widodo tidak menyampaikan secara eksplisit soal pemberantasan korupsi, namun Jokowi dianggap sudah memberikan landasan yang cukup kuat dalam mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu disampaikan koordinator ICW Adnan Topan Husodo merespons pidato Presiden Jokowi dalam acara bertajuk "Visi Indonesia" pada Minggu (14/7/2019) malam.

"Isu krusial dari pemberantasan korupsi di Indonesia kan ada dua ya, salah satunya soal reformasi birokrasi. Dalam pidato tadi malam, Pak Jokowi sudah menyentuh aspek itu dan sudah bisa memberikan landasan kuat bagi upaya pemberantasan korupsi," ujar Adnan kepada Kompas.com, Senin (15/7/2019).

Baca juga: Dua Pesan untuk Oposisi dalam Pidato Visi Indonesia Jokowi

Dia menjelaskan, salah satu faktor perkembangan pemberantasan korupsi di Indonesia tidak cukup signifikan yakni karena tidak adanya reformasi di bidang birokrasi dan hukum.

Reformasi penegakkan hukum dan birokrasi pemerintah, lanjutnya, menjadi hal yang penting dalam memberantas praktik-praktik yang menyimpang.

Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo dalam Diskusi Berseri Madrasah Anti Korupsi Seri 11 di Jakarta, Senin (19/9/2016).Dimas Jarot Bayu Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo dalam Diskusi Berseri Madrasah Anti Korupsi Seri 11 di Jakarta, Senin (19/9/2016).

 

"Selama ini kan reformasi di bidang hukum dan birokrasi tidak berjalan. Namun, dalam pidato Pak Jokowi, dia menyebutkan ada aspek penegakan di dalam reformasi birokasi, saya kira itu sudah cukup memberikan landasan upaya pemberantasan korupsi," papar Adnan kemudian.

Baca juga: Penekanan Persatuan dan Bersatu dalam Pidato Visi Indonesia Jokowi

Di sisi lain, ICW berharap Presiden Jokowi menyebut pemberantasan korupsi sebagai salah satu agenda yang diutamakan dalam pemerintahannya bersama Ma'ruf Amin. Sebab, hal itu menjadi bagian dari komitmen mendukung kerja-kerja KPK.

"Dalam menempatkan KPK sebagai lembaga yang memimpin pemberantasan korupsi, seharusnya Presiden Jokowi menegaskan ulang sebagai komitmen mendukung kerja-kerja KPK," imbuhnya.

Sebelumnya, dalam acara Visi Indonesia, Joko Widodo berpidato untuk pertama kalinya sebagai presiden Indonesia terpilih 2019-2024. Tak hanya Jokowi, Ma'ruf Amin juga turut berpidato di acara tersebut.

Baca juga: Visi Indonesia, Kata Per Kata Pidato Jokowi

Dalam pidatonya, Jokowi menyebut lima tahapan besar yang akan dilakukannya bersama wakil presiden terpilih Ma'ruf Amin untuk membuat Indonesia lebih produktif, memiliki daya saing, dan fleksibilitas tinggi dalam menghadapi perubahan global.

Saat menyampaikan pidato Visi Indonesia, sejumlah isu yang ditonjolkan Jokowi antara lain pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, serta reformasi birokrasi. Namun, isu penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi tidak disampaikan eksplisit oleh Jokowi.

Kompas TV <h1>Presiden terpilih Joko Widodo berbicara soal oposisi. Dia mempersilakan pihak-pihak menjadi oposisi dengan sejumlah catatan. Jokowi mengatakan jangan sampai oposisi menimbulkan dendam, menimbulkan kebencian. apalagi disertai dengan hinaan, cacian, dan makian.</h1> <a href="https://www.detik.com/tag/jokowi/"><strong>Jokowi</strong></a> menegaskan tak masalah jika nantinya ada oposisi. Namun, dia mengingatkan oposisi haruslah tanpa kebencian. Sebelumnya Presiden Indonesia terpilih Joko Widodo menyampaikan pidato politik pertamanya, pidato disampaikan dalam acara bertajuk VISI Indonesia yang digelar pada Minggu (14/7/2019) malam di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor. <a href="https://www.youtube.com/results?search_query=%23PidatoPresidenTerpilih">#PidatoPresidenTerpilih</a> <a href="https://www.youtube.com/results?search_query=%23PidatoJokowi">#PidatoJokowi</a> <a href="https://www.youtube.com/results?search_query=%23VisiIndonesia">#VisiIndonesia</a>
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Febri Diansyah Pastikan Hadir Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Febri Diansyah Pastikan Hadir Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Nasional
Anies dan PDI-P, Dulu Berseberangan Kini Saling Lempar Sinyal Jelang Pilkada

Anies dan PDI-P, Dulu Berseberangan Kini Saling Lempar Sinyal Jelang Pilkada

Nasional
Febri Diansyah dan GM Radio Prambors Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Febri Diansyah dan GM Radio Prambors Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Nasional
[POPULER NASIONAL] 'Gula-gula' Politik Anak Muda Usai Putusan MA | PDI-P Bantah Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

[POPULER NASIONAL] "Gula-gula" Politik Anak Muda Usai Putusan MA | PDI-P Bantah Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

Nasional
Sejarah Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan Temanya 2024

Sejarah Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan Temanya 2024

Nasional
Menteri LHK: RI Masih Terima Ruang Dukungan Pihak Lain untuk Turunkan Emisi Karbon

Menteri LHK: RI Masih Terima Ruang Dukungan Pihak Lain untuk Turunkan Emisi Karbon

Nasional
Minta Jokowi Tunda RUU Polri, Koalisi Masyarakat: Isi Kontennya Berbahaya

Minta Jokowi Tunda RUU Polri, Koalisi Masyarakat: Isi Kontennya Berbahaya

Nasional
RUU Polri Beri Polisi Wewenang Penyadapan, ELSAM: Ini Bisa Sangat Liar...

RUU Polri Beri Polisi Wewenang Penyadapan, ELSAM: Ini Bisa Sangat Liar...

Nasional
Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

Nasional
Putusan MA Dianggap 'Deal' Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

Putusan MA Dianggap "Deal" Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

Nasional
Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

Nasional
Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

Nasional
Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Nasional
Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Nasional
37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com