Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bappenas: Kesenjangan Ekonomi Jadi Alasan Pemindahan Ibu Kota

Kompas.com - 10/07/2019, 16:48 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, kesenjangan ekonomi antara Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa menjadi salah satu alasan pemindahan Ibu kota negara.

Ia menilai, selama ini kegiatan ekonomi terpusat di pulau Jawa sehingga pulau tersebut menjadi sangat padat dan mengakibatkan kesenjangan ekonomi di luar pulau Jawa.

"Pusat denyut ekonomi di Jawa, artinya pulau Jawa jadi pulau yang sangat padat, dengan kegiatan ekonomi yang sangat tinggi dan akhirnya menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau luar Jawa," kata Bambang dalam acara Forum Merdeka Barat 9, di Gedung Bappenas, Jakarta, Rabu (10/7/2019).

Baca juga: Soroti Polusi Jakarta, Kepala Bappenas Ingin Ibu Kota Baru Berkonsep Green City

Bambang mengatakan, pemerintah akan fokus pada pengembangan ekonomi di 6 wilayah metropolitan di luar pulau Jawa sebagai konsep penopang kesenjangan ekonomi, sebelum melakukan pemindahan ibu kota negara baru.

Enam wilayah metropolitan itu adalah yaitu Medan, Palembang, Makasar, Banjarmasin, Manado dan Denpasar. 

"Agar mereka (enam wilayah metropolitan) bisa menjadi simpul-simpul pertumbuhan ekonomi baru yang lebih besar dibandingkan pada saat ini," ujarnya.

Baca juga: Cerita Duta Besar Brasil soal Tantangan Pembangunan Ibu Kota Baru

Bambang mengatakan, pemerintah juga akan melakukan industrialisasi Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di luar pulau Jawa seperti Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan.

"Apakah itu di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi dan ini industrialisasi terkait dengan hasil tambang maupun hasil perkebunan, itu upaya kita juga," kata dia.

Selanjutnya, Bambang mengatakan, Pemerintah akan melakukan pengembangan ekonomi di sektor pariwisata di luar pulau Jawa.

"Mengembangkan berbagai kawasan ekonomi baik itu ekonomi khusus, kawasan industri, maupun kawasan strategis pariwisata," imbuhnya.

Kompas TV Lembaga bantuan hukum tengah menyiapkan gugatan. Salah satunya ke Pemprov DKI Jakarta karena buruknya kualitas udara. Pemerintah DKI Jakarta dinilai lamban dalam mengatasi masalah polusi udara. #PolusiUdara #GugatanPolusi #UdaraJakarta
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com