Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

DPR: Harusnya Pabrik Penghasil Plastik yang Dikenakan Cukai

Kompas.com - 08/07/2019, 16:29 WIB
Mico Desrianto,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi


KOMPAS.com -
Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengatakan seharusnya cukai plastik berfokus pada industri besar yang memproduksi barang berbahan plastik.

Hal tersebut diungkapkan Heri saat menyikapi wacana cukai kantong plastik yang akan naik dari semula Rp200 menjadi Rp500.

“Sebaiknya mulai dari hulu industri, bukan kantong plastik kresek karena akan langsung berimbas kepada rumah tangga," ujar Heri sesuai rilis yang Kompas.com terima, Senin (8/7/2019).

Selain rumah tangga, lanjut Heri, naiknya cukai kantong plastik juga akan mempersulit kehidupan para pemulung dan industri plastik UMKM. 

Baca jugaAprindo: Kebijakan Kantong Plastik Berbayar Masih Tahap Sosialisasi

Lebih jauh Heri menjelaskan, pengenaan cukai justru tidak mempengaruhi secara signifikan penggunaan kantong plastik yang bermuara pada pengurangan sampah plastik.

"Harusnya yang kena cukai produk plastik industri yang waktu urainya lebih panjang daripada kantong kresek, seperti industri yang memproduksi polipropilena" ucap dia.

Sebagai informasi, polipropilena merupakan bahan kimia yang digunakan industri untuk memproduksi berbagai jenis barang plastik, seperti tali, wadah, gelas, kantong sampai komponen otomotif.

Untuk itu, dirinya turut mengimbau kepada semua pihak untuk bersikap kritis menyikapi semua wacana kebijakan cukai plastik nantinya.

Baca jugaKantong Plastik Tidak Gratis, Begini Kenyataannya di Lapangan

"Butuh kajian lebih lanjut agar tak mereduksi industri kecil yang bisa menimbulkan ancaman PHK dan relokasi pabrik plastik," papar Heri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com