Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Pantau Aktivitas Mantan Napi Teroris yang Bebas Bersyarat dari Lapas Sukabumi

Kompas.com - 28/06/2019, 10:16 WIB
Devina Halim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri akan memantau aktivitas narapidana tindak pidana teroris, Sumarno alias Abu Akas alias Bang Thoyib (47), yang bebas bersyarat pada Kamis (27/6/2019).

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo mengatakan, kebebasan Sumarno merupakan wewenang Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM.

"Kalau kebebasan itu domainnya Humas Ditjen PAS. Tugas Polri hanya memonitor aktivitasnya," ujar Dedi kepada Kompas.com, Kamis malam.

Sumarno adalah anggota Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang dijatuhi vonis tiga tahun enam bulan sesuai putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur tanggal 11 Oktober 2017 dan sempat menjalani tahanan di Lapas Salemba, Jakarta.

Namun sejak Oktober 2018, warga Klaten Provinsi Jawa Tengah ini menjadi tahanan titipan di Lapas kelas ll B Nyomplong, Sukabumi. Pemindahan ini didasarkan kebijakan dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM.

Sumarno terlibat dalam kasus pelemparan bom molotov di Taman Candi Resto Solo Baru, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo pada 3 Desember 2016.

Baca juga: Napi Teroris di Sukoharjo Bebas Bersyarat dari Lapas Sukabumi

Selain itu, dia juga terlibat pelemparan bom di Alfamart Surakarta pada 25 November 2016. Atas perbuatannya, Sumarni dikenakan pasal 15 Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Sumarno mengaku ingin segera pulang ke rumah sudah kangen sama istri dan ketiga anaknya. Sumarno mengaku akan mencari pekerjaan di Klaten.

"Pulang ke rumah, dan mencari kerja," ungkap Sumarno dengan singkat kepada wartawan saat meninggalkan gedung Kejari Sukabumi menuju mobil.

Kompas TV Berikut TOP 3 NEWS pilihan Kompas TV: 1. Tentara Nasional Indonesia (TNI) bersama Komite Internasional Palang Merah menggelar konferensi internasional tentang persiapan pasukan bersenjata modern untuk perdamaian diabad ke-21. Konferensi ini membahas beberapa persoalan seperti peran wanita dalam operasi perdamaian dunia. Indonesia akan mengirim 4 ribu personel tambahan, dengan 7% diantaranya adalah personel wanita untuk pengamanan di daerah konflik ditahun 2019. 2. Presiden Joko Widodo didampingi ibu negara Iriana, hari ini menerima kunjungan bilateral Presiden Argentina, Mauricio Macri bersama istrinya Juliana Awanda, di istana kepresidenan, Bogor, Jawa Barat. Presiden Mauricio bersama istrinya disambut dengan upacara kenegaraan. Dalam pertemuan bilateral ini, Presiden Jokowi juga menawarkan komoditas pertanian, produk lokomotif, hingga pesawat buatan PT Dirgantara Indonesia. Presiden Jokowi dan Presiden Mauricio juga menandatangani <em>joint statement on the establishing of working group on trade and investment</em>. 3. Pemerintah mendeteksi adanya jaringan teroris yang ikut dalam aksi unjuk rasa jelang putusan sidang sengketa pemilu 2019, di Mahkamah Konstitusi.<br /> Pemerintah melalui TNI dan Polri akan melakukan tindakan tegas jika ada perusuh yang mencoba berulah pun akan menindak tegas para perusuh.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com