Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Bertemu Alumni Perguruan Tinggi yang Mendukungnya di Pilpres

Kompas.com - 18/06/2019, 21:31 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo bertemu dengan para alumni perguruan tinggi yang mendukungnya di pemilihan presiden 2019. Pertemuan berlangsung tertutup di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/6/2019).

Koordinator Nasional Komunitas Alumni Perguruan Tinggi pendukung Jokowi, Ammarsyah, menyebut ada 42 orang alumni yang diundang bertemu Kepala Negara.

"Ada 42 orang dari semua perguruan tinggi dari ujung timur dan barat. Alumni perguruan tinggi dan alumni SMA yang mendukung Pak Presiden. Relawan dari sisi alumni perguruan tinggi," kata Ammarsyah usai pertemuan, Selasa petang.

Baca juga: Bertemu Presiden Jokowi, Khofifah Minta Tambahan Exit Toll di Jatim

Ammarsyah yang merupakan alumnus ITB ini menyebut, dalam pertemuan tersebut para alumni memberi banyak masukan. Salah satunya terkait bagaimana pemerintah seharusnya menangani gerakan radikalisme.

"Kalau dulu kita di 80-an mungkin dianggap orang radikal, yang kita komplain persoalan kepemimpinan yang tak efektif dan amanah. Tapi hari ini mereka ini melakukan sesuatu yang membahayakan sendi berbangsa bernegara. Jadi pesan kami ke Presiden, tolong kali ini enggak masalah lah kita lebih tegas untuk negara," kata Ammarsyah.

Baca juga: Saat BW dan Tim Hukum Jokowi Berdebat soal Perlindungan Saksi

Ammarsyah menyebut setelah pertemuan dengan Jokowi, para alumni akan melakukan forum group discussion (FGD). FGD itu lalu akan dituangkan dalam kertas kerja sebagai masukan konkret untuk pemerintahan Jokowi.

Saat ditanya apakah para alumni ini juga bersedia membantu pemerintah dari dalam lewat posisi menteri atau komisaris BUMN, Ammarsyah menjawab bahwa mereka selalu siap apabila ditugaskan oleh Presiden.

"Kalau ditugasin sama Presiden ya kita siap-siap saja. Tapi kita tidak berpretensi. Intinya kita mengawal janji presiden lima tahun ke depan," kata dia.

Kompas TV Kuasa hukum TKN Jokowi-Ma'ruf juga menyebut bahwa semua dalil pemohon atau BPN Prabowo-Sandi yang didasarkan pada bias antipetahana dalil-dalil itu dinilai mengeksploitasi kelemahan pemerintah untuk mendegradasi kapasitas petahana terutama dalam penggunaan apbn yang menguntungkan calon petahana. Dalil ini pun dianggap tidak beralasan karena ada fungsi pengawasan dari DPR yang meliputi anggota partai pendukung Prabowo-Sandi. #SidangSengketaPilpres #Bawaslu #KPU
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Nasional
Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasional
Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Nasional
Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Nasional
Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com