Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto Sebut Masyarakat Antusias Sampaikan Laporan Pemberantasan Pungli

Kompas.com - 17/06/2019, 20:01 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyatakan masyarakat antusias membantu Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dengan menyampaikan banyak laporan.

Hal itu disampaikan Wiranto usai memimpin rapat koordinasi terkait pungli di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (17/6/2019).

"Tadi dilaporkan oleh pelaksana Saber Pungli, untuk tahun ini 2019 dari mulai Januari sampai periode Mei itu untuk laporan melalui SMS itu sekitar 2.068 yang ditangani. Kemudian melalui medsos itu 768 itu juga sebagian sudah tertangani. Lewat website itu 108," ujar Wiranto.

"Lalu lewat surat langsung 40. Lewat laporan langsung 30, email 7. Lewat call center 7. Itu menandakan masyarakat masih sangat antusias. Masih sangat ingin kehidupan di lingkungan mereka yang masih sarat dengan pungutan liar itu bisa dihapuskan," lanjut dia.

Baca juga: Viral Dugaan Pungli Polantas, Ini Kata Kasat Lantas Polrestabes Medan

Ia mengklaim saat ini pungutan liar di masyarakat sudah berkurang. Hal itu, kata Wiranto, sangat membantu masyarakat dalam menjalankan perekonomian.

Ia mengatakan, tanpa pungutan liar, kegiatan ekonomi masyarakat berjalan lebih efisien karena tak ada lagi pungutan biaya yang diada-adakan oleh oknum birokrasi.

Wiranto menambahkan, berkurangnya pungutan liar di birokrasi juga akan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, tutur Wiranto, masyarakat sangat diuntungkan.

"Karena adanya pungli dulu memang enggak efisien. Waktu perizinan bisa lama. Sekarang bisa cepat lagi. Efisiensi, kecepatan waktu juga sekarang lebih efisien dan masyarakat lebih percaya dengan aparat birokrasi," ujar Wiranto.

"Dan juga dilakukan berbagai upaya kerja sama dan akan kami lakukan MoU dengan berbagai institusi yang juga masuk pada wilayah reformasi birokrasi sehingga keberadaan Saber Pungli ini benar-benar lebih bisa dimanfaatkan dan dirasakan oleh masyarakat," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com