Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Kemhan Raih Penganugerahan Tertinggi Predikat Survei Kepatuhan dari Ombudsman

Kompas.com - 13/06/2019, 10:25 WIB
Mikhael Gewati

Editor


KOMPAS.com
 - Kementerian Pertahanan (Kemhan) meraih Penganugerahan Tertinggi Predikat Survei Kepatuhan 2018 dari Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik Ombudsman RI.
 
Hal itu diperoleh Kemhan karena Ombudsman menilai standar pelayanan kementerian tersebut sudah mencapai 100 persen atau masuk zona hijau.
 
Tak hanya itu, Kemhan termasuk salah satu dari 5 kementerian yang masuk dalam zona hijau dengan predikat kepatuhan tinggi.
 
“Saya bersyukur, mudah – mudahan kami bisa mempertahankannya lagi meskipun akan lebih berat," tutur Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu.
 
Meskipun begitu, lanjut Menhan, dengan profesionalisme dan disiplin sesuai aturan yang berlaku dari level bawahan sampai pimpinan, mempertahankan capaian tersebut bukanlah sesuatu yang sulit terjadi.
 
 
Menhan sendiri mengatakan hal tersebut ketika menerima tim Ombudsman Republik Indonesia (RI) yang dipimpin oleh Ninik Rahayu, bersama Adrianus Eliasta Meliala, Kamis (23/5/2019) di Kantor Kemhan, Jakarta.
 
Dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Rabu (12/6/2019) dijelaskan, kunjungan tim Ombudsman kali ini dimaksudkan untuk menjalin komunikasi dan hubungan kerja sama yang lebih dekat dengan Kemhan.
 
Hal ini karena terkait dengan peningkatan mutu pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kemhan, terutama pelayanan publik di bidang pertahanan.
 
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menerima Tim Ombudsman Republik Indonesia yang dipimpin oleh Ninik Rahayu bersama Adrianus Eliasta Meliala, Kamis (23/5/2019) di Kantor Kemhan, Jakarta.Dok. Humas Kementerian Pertahanan RI Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menerima Tim Ombudsman Republik Indonesia yang dipimpin oleh Ninik Rahayu bersama Adrianus Eliasta Meliala, Kamis (23/5/2019) di Kantor Kemhan, Jakarta.
"Kami ingin menyampaikan tugas pokok dan fungsi Ombudsman sebagai lembaga yang diberi tugas pengawasan pelayanan publik. Lebih mendekat lagi bagaimana pelayanan publik di sektor pertahanan dan keamanan. Karena bagaimanapun ini bagian tupoksi, yang ingin bersama-sama kami lakukan," jelas Adrianus.
 
 
Lebih lanjut Ninik Rahayu, anggota Ombudsman RI yang membidangi pertahanan dan keamanan ini menyampaikan, hubungan kerja sama antara Ombusman dan Kemhan selama ini sudah sangat baik. 
 
Hal itu ditandai dengan tercapainya standar pelayanan Kemhan yang sudah mencapai 100 persen atau masuk zona hijau.
 
Namun menurutnya, ada beberapa hal yang perlu dilihat dan menjadi perhatian untuk diperbaiki bersama, karena bagaimanapaun ada yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat. 
 
“Salah satu yang kami konsen diantaranya unit pengaduan di masing masing matra. Apakah itu sudah terfasilitasi? Karena tidak hanya berhenti di standart pelayanan, tetapi bagaimana standart pelayanan dilaksanakan”, jelasnya.
 
Sebagai informasi, dalam menerima tim Ombudsman RI, Menhan didampingi oleh Sekretaris Jenderal Kemhan Laksdya TNI Agus Setiadji, Inspektur Jenderal Kemhan Laksdya TNI Didit Herdiawan dan beberapa Eselon II di lingkungan Kemhan. 
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com