Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon Sebut Kepergian Prabowo ke Luar Negeri Tak Terkait Pilpres

Kompas.com - 29/05/2019, 14:59 WIB
Jessi Carina,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan kepergian calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto ke luar negeri tidak berkaitan dengan Pilpres 2019.

Hal ini dia sampaikan ketika ditanya potensi intervensi pihak asing yang ditandai keikutsertaan sejumlah warga negara asing dalam perjalanan Prabowo.

"Pemilunya kan sudah selesai, mau intervensi apa?" ujar Fadli, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/5/2019).

Baca juga: Kata Fadli Zon soal Warga Rusia yang Ikut Prabowo ke Dubai

Fadli mengatakan, Prabowo sudah memutuskan untuk menempuh jalan konstitusional dalam menyikapi hasil Pilpres 2019.

Dia mendaftarkan perselisihan hasil pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Menurut dia, tidak ada strategi-strategi khusus yang sedang disembunyikan Prabowo terkait kepergiannya ini.

"Saya kira kita semua melihat ini dengan transparan, terbuka, Pak Prabowo juga sudah menjelaskan dan menyatakan jalan yang kita tempuh adalah jalan konstitusional, apalagi yang mau disembunyikan?" kata dia.

Fadli juga merasa heran karena kepergian Prabowo ke luar negeri menarik perhatian publik. Padahal, itu merupakan hal yang biasa dilakukan Prabowo.

Baca juga: Fadli Zon Heran Kepergian Prabowo ke Luar Negeri Jadi Perhatian Publik

Adapun, Prabowo pergi ke Dubai, Uni Emirat Arab pada Selasa (28/5/2019).

Prabowo diketahui berangkat bersama tujuh orang lainnya bernama Edy Arman, Yoriko Fransisko Karapang, Gibrael Habel Karapang, Mikhail Davzdov, Anzhelika Butaeva, Justin Darrell Flores Howard dan Mischa Demermann.

Rombongan tersebut bersama lima kru pesawat pribadi Prabowo, Jet Ambraer 190/Lineage dengan nomor registrasi 9HNYC, lepas landas pada pukul 08.14 WIB.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com