Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aktivis 98: Syarat-Syarat People Power Tak Terpenuhi di Era Sekarang

Kompas.com - 15/05/2019, 08:06 WIB
Ihsanuddin,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Rembug Nasional Aktivis 1998, Wahab Talaohu, menilai tidak tepat aksi people power dilakukan pada era saat ini.

Hal ini disampaikannya saat berziarah dan tabur bunga di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pondok Rangon, Jakarta Timur, dalam rangka memperingati 21 tahunnya tragedi Mei 1998, Selasa (14/5/2019) kemarin.

"Syarat-syarat people power itu tidak terpenuhi di zaman sekarang," kata Wahab dalam keterangan tertulisnya, Selasa malam.

Ia membandingkan kondisi saat ini dengan era pemerintahan orde baru dulu. Menurut dia, di akhir era kepemimpinan Soeharto pada 1998 itu, ada sejumlah masalah yang membuat publik melakukan gerakan protes di jalanan.

Masalah itu mulai dari kepemimpinan Soeharto yang diktator hingga masalah kemiskinan di masyarakat.

Namun, ia menilai hari ini kondisinya berbeda.

"Hari ini tidak ada penindasan, tidak ada pemiskinan terhadap rakyat, malah membangun Infrastruktur dari Sabang sampai Merauke. Kami bangga sebagai orang timur, ada infrastruktur yang dulu termarjinalkan, hari ini kita bisa merasakan. Tidak ada kita temukan syarat-syarat people power," kata dia.

Dia memandang, mereka-mereka yang menyerukan people power hanya ingin mengambil alih kekuasaan tanpa mengikuti aturan yang ada. Oleh karena itu, Wahab menegaskan para aktivis 98 yang tergabung dalam rembuk nasional akan terus mendukung Komisi Pemilihan Umum sampai diumumkannya hasil pilpres pada 22 Mei mendatang.

"Dan tanggungjawab sejarah kita, tanggung jawab ideologi kita sebagai aktivis 98 kita akan datang untuk memastikan jalannya proses demokrasi berjalan aman, tertib, dan damai," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com