JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengusulkan dibentuknya semacam badan otorita sebagai pemegang kendali seluruh tahapan pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta.
“Siapa yang akan memegang kendali proses penyiapan, pembangunan, sampai awal beroperasinya ibu kota baru ini? Nanti akan digodok. Usulan kami memang ada semacam badan otorita,” ujar Bambang dalam acara diskusi di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (13/5/2019).
Baca juga: Ibu Kota Baru Tidak Didesain Jadi Kota Besar
Namun, topik tersebut baru akan dibahas pada sidang kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo serta Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Dalam sidang kabinet itu sekaligus akan diputuskan apakah badan otorita itu jadi dibentuk, atau kendali cukup dipegang penuh presiden atau bahkan oleh pejabat setingkat menteri saja.
Meski demikian, Bambang mengatakan, pemegang kendali tahapan pemindahan ibu kota negara tidak boleh kaku dan birokratis.
Baca juga: Bappenas Pastikan Ibu Kota Baru di Kalimantan Tak Ganggu Hutan Lindung
Badan tersebut harus memiliki kekuatan hukum yang kuat sekaligus lincah dalam bergerak.
“Bentuk yang secara legal kuat, tetapi juga kalau bisa lincah. Karena badan otorita ini tidak bisa terlalu birokratis, kaku, sehingga pembangunan menjadi lambat nantinya. Jadi, ini harus bisa menjaga keseimbangan antara kekuatan hukum dan flekibilitas di dalam birokrasi,” ujar Bambang.
Saat ini, pemerintah sendiri masih melakukan kajian seluruh aspek soal pemindahan ibu kota negara baru.
Baca juga: Pemindahan Ibu Kota Paling Cepat 2024, Begini Tahapannya
Berdasarkan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Pulau Kalimantan selama tiga hari, yakni 7 hingga 9 Mei 2019, ada tiga daerah yang digadang-gadang akan menjadi pengganti DKI Jakarta.
Bukit Soeharto yang terletak di di kawasan Taman Hutan Raya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur; Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah dan Kawasan Segitiga yang terletak di antara Kota Palangkaraya, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah.
“Kajian ini akan difinalisasi akhir tahun ini sehingga keputusan lokasi bisa juga dilakukan akhir tahun ini dan tahun 2020 sudah bisa dilanjutkan dengan persiapan pembangunan,” ujar Bambang.