Kompas.com - 13/05/2019, 15:51 WIB
Presiden Joko Widodo meninjau kawasan Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang menjadi salah satu lokasi calon Ibu Kota baru, Selasa (7/5/2019). Biro pers setpresPresiden Joko Widodo meninjau kawasan Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang menjadi salah satu lokasi calon Ibu Kota baru, Selasa (7/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Bambang Brodjonegoro memastikan, apabila ibu kota negara jadi dipindahkan ke Pulau Kalimantan, maka tidak akan mengganggu kawasan setempat sebagai paru-paru dunia.

“Pemerintah berkomitmen tidak mengurangi hutan lindungnya. Kan paru-parunya itu kan hutan lindung sebenarnya,” ujar Bambang dalam acara diskusi di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (13/5/2019).

Pembangunan ibu kota negara baru ini, lanjut Bambang, mengedepankan prinsip smart, green and beautiful.

Baca juga: Pemindahan Ibu Kota Paling Cepat 2024, Begini Tahapannya

Ia mencontohkan salah satu dari tiga daerah yang dipertimbangkan menjadi ibu kota negara baru, yakni Bukit Soeharto yang terletak di di kawasan Taman Hutan Raya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Pembangunan ibu kota negara baru nanti tidak memakan lahan hutan lindung tersebut, melainkan di sekitarnya.

“Misalnya wilayah ibu kota baru nanti ini ada di Bukit Soeharto. Bukit Soehartonya tidak akan diganggu gugat. Karena itu adalah hutan lindung,” ujar Bambang.

Baca juga: Jokowi Bakal Pindahkan Ibu Kota dari Jakarta, Bagaimana Alurnya?

Pemerintah pun hanya akan menggunakan lahan yang berstatus milik negara atau Hak Guna Usaha (HGU). Tentu, khusus untuk HGU, khusus lahan yang tidak produktif atau masa waktu konsesinya sudah habis.

Bambang menambahkan, pembangunan ibu kota negara baru justru akan mengembalikan lahan sesuai dengan fungsinya.

“Kalau kita lihat visual Bukit Soeharto, saya sendiri terkejut, tidak seperti hutan lindung. Karena sudah banyak pemakaian tanah tidak resmi oleh berbagai pihak. Bahkan, ada kebun sawit di dalam. Jadi, kita justru akan kembalikan menjadi hutan lindung yang sepenuhnya,” ujar Bambang.

Kompas TV Badan Penanggulangan Bencana Nasional merespons baik rencana pemindahan Ibu Kota Indonesia. BNPB menilai, Kalimantan bisa dijadikan sebagai pilihan yang tepat untuk wilayah ibu kota negara. Hal itu karena wilayah Kalimantan memiliki potensi bencana yang rendah. #IbuKotaBaru #IbuKotaPindah #BNPB
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua Dewan Pers Periode 2022-2025 Dorong Kesejahteraan Jurnalis

Ketua Dewan Pers Periode 2022-2025 Dorong Kesejahteraan Jurnalis

Nasional
TNI AL Gagalkan Penyelundupan 30.911 Ekor Benih Lobster Surabaya-Singapura

TNI AL Gagalkan Penyelundupan 30.911 Ekor Benih Lobster Surabaya-Singapura

Nasional
Airlangga Tegaskan Golkar Solid, Tak Ada Friksi Internal

Airlangga Tegaskan Golkar Solid, Tak Ada Friksi Internal

Nasional
Azyumardi Azra Dilantik Jadi Ketua Dewan Pers 2022-2025, Ini Susunan Anggotanya

Azyumardi Azra Dilantik Jadi Ketua Dewan Pers 2022-2025, Ini Susunan Anggotanya

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Penuhi Syarat Ajukan Capres

Airlangga Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Penuhi Syarat Ajukan Capres

Nasional
Airlangga Minta Kader Golkar Implementasikan Kerja Sama dengan PAN-PPP hingga ke Desa

Airlangga Minta Kader Golkar Implementasikan Kerja Sama dengan PAN-PPP hingga ke Desa

Nasional
Kejagung Dalami Pihak Lain di Kemendag yang Berkomunikasi dengan Tersangka Korupsi Izin Ekspor

Kejagung Dalami Pihak Lain di Kemendag yang Berkomunikasi dengan Tersangka Korupsi Izin Ekspor

Nasional
Survei SMRC: 76,7 Persen Responden Puas atas Kinerja Jokowi

Survei SMRC: 76,7 Persen Responden Puas atas Kinerja Jokowi

Nasional
Dirjen Dukcapil Ajak ASN Bantu Penyandang Disabilitas Akses Layanan Adminduk

Dirjen Dukcapil Ajak ASN Bantu Penyandang Disabilitas Akses Layanan Adminduk

Nasional
Polri Sita Lamborghini hingga Mini Cooper Bos 'Robot Trading' Evotrade

Polri Sita Lamborghini hingga Mini Cooper Bos "Robot Trading" Evotrade

Nasional
Masyarakat yang Belum Vaksin Covid-19 Tetap Boleh Masuk Indonesia, tapi Wajib Karantina

Masyarakat yang Belum Vaksin Covid-19 Tetap Boleh Masuk Indonesia, tapi Wajib Karantina

Nasional
Ketua KPK Sebut Ada 3 Orang yang Ditangkap Ketika Tidur Nyenyak

Ketua KPK Sebut Ada 3 Orang yang Ditangkap Ketika Tidur Nyenyak

Nasional
Sampaikan Keynote Speech di UGM, Menkominfo Ajak Mahasiswa Eksplorasi Potensi Digital Indonesia

Sampaikan Keynote Speech di UGM, Menkominfo Ajak Mahasiswa Eksplorasi Potensi Digital Indonesia

Nasional
Melihat 'Dome' Gedung Kura-Kura DPR yang Akan Di-'Waterproofing' Rp 4,5 Miliar

Melihat "Dome" Gedung Kura-Kura DPR yang Akan Di-"Waterproofing" Rp 4,5 Miliar

Nasional
KPK Tak Akan Ulangi Kejadian Masa Lalu, Tersangka Korupsi Bebas Saat Diadili

KPK Tak Akan Ulangi Kejadian Masa Lalu, Tersangka Korupsi Bebas Saat Diadili

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.