Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu Wartawan Media Asing, Sandiaga Bicara soal Politik Uang di Pemilu 2019

Kompas.com - 07/05/2019, 15:42 WIB
Kristian Erdianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno memaparkan sejumlah dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 saat bertemu sejumlah wartawan media asing.

Pertemuan itu digelar di kediaman Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (6/5/2019) sore.

Sandiaga mengatakan, bukti-bukti mengenai dugaan kecurangan itu ia temui secara nyata di lapangan.

Ia mencontohkan bukti yang ditemukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat menangkap politisi Partai Golkar Bowo Sidik Pangarso. KPK menyita 400.000 amplop yang diduga akan digunakan untuk "serangan fajar".

Baca juga: Sandiaga: Ibu-ibu Ini Mama-mama Online, Harus Bisa Jualan Online

"Semua ini adalah fakta. Politik uang, KPK menemukan 400.000 amplop yang diisi uang untuk dipakai sebagai serangan fajar, ini bisa dibilang money politics," ujar Sandiaga seperti dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (7/6/2019).

Selain itu, lanjut Sandiaga, selama masa kampanye pasangan calon nomor urut 02 selalu kesulitan untuk mendapatkan izin berkampanye.

"Saya mengalami itu sendiri. Kadang-kadang saya dapat kabar yang tiba-tiba bahwa izin kampanye dicabut begitu saja, atau izin yang harusnya dikasih, ternyata tidak dikasih jadi harus berubah tempat di menit-menit terakhir. Alat peraga kampanye juga banyak dirusak," kata Sandiaga.

Baca juga: Jadi Terdakwa, Kader Gerindra Bantah Lakukan Politik Uang di Masjid

Sandiaga mengatakan, indikasi kecurangan yang terjadi telah mencederai proses demokrasi. Akibatnya pemilu tidak berjalan secara demokratis.

Sementara, rakyat menghendaki pesta demokrasi yang berlangsung jujur dan adil.

"Selama 10 hari ke belakang, saya sudah keliling beberapa provinsi. Saya kira sudah sangat jelas, dan rakyat sudah berbicara lantang bahwa mereka menginginkan perubahan. Rakyat juga menginginkan pemilu yang jujur dan adil," ucap mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu.

Kompas TV Partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Adil dan Makmur kembali dirundung polemik. Kali ini, antara Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief menyebut ada kelompok tertentu yang muncul di tengah koalisi pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang memberikan masukan sesat kepada Prabowo. Dalam akun Twitter-nya, Andi Arief menyebut masukan sesat itu berupa klaim kemenangan sebesar 62 persen di Pilpres 2019. Hal ini lantas menuai tanggapan dari parpol Koalisi Indonesia Adil Makmur lainnya, PKS. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan justru klaim kemenangan sebesar 62 persen itu berasal dari survei internal Partai Demokrat.<br /> <br /> #PrabowoSubianto #Demokrat #PKS
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com