Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Seusai Lapor Dana Kampanye, Sandiaga Keluhkan Sistem Aplikasi KPU

Kompas.com - 02/05/2019, 19:02 WIB
Kristian Erdianto,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno mengeluhkan kendala yang ia alami saat melaporkan dana kampanye melalui Sistem Aplikasi Dana Kampanye atau Sidakam milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurut Sandiaga, aplikasi itu tidak dapat digunakan secara maksimal untuk melaporkan dana kampanye.

Hal itu ia ungkapkan seusai menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (2/5/2019).

Baca juga: Sandiaga Anggap Pertemuan Antara AHY dan Jokowi Hanya Silaturahim

"Ketika penyusunan laporan konsolidasi dari data laporan seluruh wilayah Indonesia, tidak semua data laporan provinsi dan kabupaten yang di-import untuk tujuan konsolidasi dan laporan keuangan dana kampanye BPN berhasil direkam ke dalam Sidakam," ujar Sandiaga.

Akibatnya, lanjut Sandiaga, dalam tiga hari terakhir pihak Badan Pemenangan Nasional (BPN) menyerahkan laporan dana kampanye secara manual.

Sebab, Sidakam tak dapat digunakan meski sudah diperbarui selama tujuh kali.

"Tiga.hari terakhir kami menyusun akhirnya dengan manual, dengan split sheet Excel seperti waktu saya lakukan 25 tahun lalu, waktu saya masih kuliah," ujar Sandiaga.

Baca juga: Selama Kampanye, Prabowo-Sandiaga Habiskan Dana Rp 211,5 Miliar

"Ini kita zaman now tetapi sistem ini tidak bisa menyelesaikan permasalahan laporan Dana kampanye," lanjut dia.

Sandiaga menyayangkan aplikasi Sidakam yang tidak dapat digunakan secara maksimal.

Padahal, pemerintah telah mengeluarkan anggaran yang cukup banyak untuk membuat aplikasi tersebut.

"Jika sistem Sidakam ini terus mengalami masalah teknis kami tidak bisa membayangkan apa yang terjadi dengan sistem online KPU yang lain," ujar mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com