Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sandiaga Anggap Pertemuan Antara AHY dan Jokowi Hanya Silaturahim

Kompas.com - 02/05/2019, 18:44 WIB
Kristian Erdianto,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno mengaku belum mendapat informasi lanjutan terkait pertemuan antara Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana, Kamis (2/5/2019) sore ini.

Namun, Sandiaga ingin berprasangka baik, bahwa pertemuan tersebut hanya sekadar silaturahim.

"Saya belum di-update pertemuan tersebut dengan mas AHY. Saya khusnuzon saja, itu pertemuan silaturahim," ujar Sandiaga saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (2/5/2019).

Sandiaga meyakini parpol koalisi pengusung, yakni Partai Gerindra, PAN, PKS, Partai Berkarya dan Partai Gerindra, akan tetap solid.

Baca juga: Temui Jokowi di Istana, AHY Pakai Mobil Berplat B 2024 AHY

Sandiaga mengatakan, saat ini parpol koalisi tengah fokus untuk mengawal proses rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu 2019.

"Saya meyakini Demokrat, PAN, Berkarya, Gerindra solid. Tugas kita sekarang mengawal agar proses pemilu berjalan baik sesuai harapan masyarakat. Fokus kami menatap ke depan terkait hasil pemilu sekarang," kata Sandiaga.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerima Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Ruang Kerja Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (2/4/2019).

AHY yang mengenakan batik berwarna paduan hitam dan abu-abu masuk ke ruang kerja Jokowi pukul 16.16 WIB setelah menunggu sekitar 5 menit di ruang tunggu terlebih dahulu.

Setelah itu, keduanya pun terlibat pembicaraan empat mata. Tak ada seorang pun yang terlihat mendampingi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com