Jokowi Akan Konsultasikan Pemindahan Ibu Kota dengan DPR hingga Tokoh Masyarakat

TANGERANG, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memastikan pemindahan ibu kota akan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan berbagai pihak terkait.

Hal itu disampaikan Jokowi seusai meninjau pabrik sepatu di Cikupa, Kabupaten Tangerang, Selasa (30/4/2019).

"Sehingga nanti juga kami akan konsultasikan ke DPR, juga ke tokoh-tokoh formal maupun informal, tokoh politik, tokoh masyarakat," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa merupakan sebuah pekerjaan besar. Oleh karena itu, tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa.

Baca juga: 4 Hal Ini Akan Terjadi pada Jakarta jika Tak Lagi Jadi Ibu Kota

"Karena ini menyangkut visi ke depan kita dalam membangun sebuah ibu kota pemerintahan yang memang representatif," kata Jokowi.

Jokowi juga menegaskan bahwa pemindahan ibu kota ini membutuhkan sebuah payung hukum. Oleh karena itu, konsultasi dengan DPR adalah suatu keharusan.

"Ya nanti semua baik kajian hukum, kajian sosial, politik semuanya kalau sudah matang nanti diputuskan. Tapi ini tetap harus dikonsultasikan ke DPR," kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Baca juga: Kapan Badan Otoritas Pemindahan Ibu Kota Dibentuk? Ini Kata Bappenas

Saat ditanya kapan tahapan pemindahan ibu kota akan dimulai, Jokowi memasang target sesegera mungkin.

"Secepat-cepatnya," kata dia.

Dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Senin (29/4/2019) kemarin, Presiden Jokowi sudah memutuskan bahwa Ibu Kota baru akan berada di luar Jawa.

Namun, pemerintah masih mengkaji daerah mana di Pulau Jawa yang tepat untuk menggantikan peran DKI Jakarta sebagai ibu kota.