Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ibu Kota Akan Dipindahkan, BNPB Sebut Jakarta Memang Rawan Banjir

Kompas.com - 30/04/2019, 17:03 WIB
Christoforus Ristianto,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutupo Purwo Nugroho, menilai, salah satu aspek kebencanaan yang membuat urgensi pemindahan Ibu Kota adalah karena Jakarta rawan terhadap banjir.

"Dari sisi kebencanaan memang rawan banjir. Kita lihat saja, Bendungan Katulampa hanya naik siaga satu, di mana Depok tidak hujan, Jakarta tidak hujan, tapi ternyata banjir melanda sungai Ciliwung," ujar Sutopo di Gedung BNPB, Jakarta Timur, Selasa (30/4/2019).

Dari peristiwa tersebut, seperti diungkapkan Sutopo, Jakarta memang termasuk wilayah yang rawan banjir meskipun daerah khusus. Ia menyarankan pemerintah untuk konsisten dalam perencanaan pemindahan Ibu Kota.

Baca juga: 3 Alasan Ibu Kota Harus Pindah dari Jakarta

Jika perencanaan masih lama teraplikasikan, lanjutnya, maka pemerintah pusat dan pemerintah provinsi DKI Jakarta harus segera normalisasi beberapa sungai, seperti sungai Ciliwung.

"Normalisasi kali Ciliwung harus segera dilanjutkan. Selama tidak dilanjutkan, ya ketika terjadi hujan deras maka akan debit kali Ciliwung akan naik. Kalau secara bersamaan terjadi hujan deras dan pasang laut, maka kemungkinan akan terjadi banjir besar di Jakarta," paparnya.

BNPB, lanjutnya, juga berperan dalam memberikan masukan dan kajian kebencanaan kepada Bappenas terkait pemindahan Ibu Kota. Kalimantan Tengah, Timur, dan Barat bisa menjadi pilihan bagi pemerintah.

"Kalimantan Tengah, Timur, dan Barat bisa jadi opsi pemerintah karena rawan bencana. Dalam melihat kebencanaanya, BNPB juga memberikan sumbangsih kajian kebencanaan kepada Bappenas," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota ke luar pulau Jawa. Hal itu diputuskan Jokowi dalam rapat terbatas terkait pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com